Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 1,4 Tahun Penjara Adik Wagub Maluku di Kasus Korupsi Speedboat

Pengadilan Tinggi Ambon menguatkan vonis 1,4 tahun penjara kepada mantan Kadis Perhubungan Maluku Barat Daya (MBD), Desianus Orno alias Oddie Orno.

Tanita Pattiasina
Sidang kasus dugaan korupsi Desianus Orno di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (4/1/2022) sore. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pengadilan Tinggi Ambon menguatkan vonis 1,4 tahun penjara kepada mantan Kadis Perhubungan Maluku Barat Daya (MBD), Desianus Orno alias Oddie Orno.

Adik Wakil Gubernur Maluku ini merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat milik dinas Perhubungan Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 senilai Rp 1,5 Miliar.

"Terkait perkembangan penanganan perkara speedboat di Pemda Kabupaten MBD, sesuai informasi yang kami dapatkan putusan pengadilan tinggi terhadap ketiga terdakwa telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan desianus orno 1,4 tahun," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Pencarian 8 Penumpang Speedboat yang Hilang di Perairan Pulau Teor Diperpanjang Tiga Hari

Tak hanya orno, Direktur CV. Tri Putra Fajar yaitu terdakwa Margaretha Simatauw juga mendapat vonis yang sama yaknk 1,4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, terdakwa Rego Kontul dikurangi hukuman menjadi 1,2 tahun penjara dengan denda yang sama dengan kedua terdakwa sebelumnya.

"Hasil Putusan banding Pengadilan tinggi menguatkan vonis terdakwa Simatauw dan Orno hanya Kontul yang dikurangi hukumannya," tambah Wahyudi.

Lanjutnya, pihak Jaksa maupun terdakwa diberi waktu selama 14 hari untuk menyatakan sikap.

"Terhadap putusan dimaksud, jaksa diberikan waktu 14 hari untuk menyatakan sikap," tandasnya.

Sebelumnya, Penasihat hukum terdakwa, Hendri Loosikoy naik banding atas putusan majelis hakim terhadap kliennya itu.

Lantaran proses persidangan yang dijalani Orno tak adil.

Disebutkan Majelis Hakim mengira permohonan terdakwa saat menang praperadilan merupakan eksepsi.

Padahal sehari sebelum sidang dakwaan, Hakim telah mengabulkan permohonan Orno dan secara otomatis status tersangka yang dimilikinya batal.

Sebelumnya, pada persidangan Selasa (4/1/2022) lalu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

Putusan itu juga dikenakan bagi dua terdakwa lainnya yakni Direktur CV. Tri Putra Fajar Margareth Simatauw, dan Rego Kontul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ketiganya dinyatakan telah terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 ke-1 Pasal 55 KUH-Pidana.

Diketahui, pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 ini ditangani CV. Triputra Fajar.

Hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2016 adanya penyelewengan anggaran senilai Rp 1,2 miliar oleh oknum tertentu.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved