Breaking News:

Maluku Terkini

DPRD Buru Minta Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan Batabual

Pemerintah Provinsi Maluku dinilai tidak mampu membangun akses jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru.

Penulis: Andi Papalia | Editor: Salama Picalouhata
Andi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru, M. Rum Soplestuny saat memberikan sambutan peresmian PLN 24 jam di Desa Batujungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Rabu (30/3/2022). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM -  Pemerintah Provinsi Maluku dinilai tidak mampu membangun akses jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Maluku.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru, M. Rum Soplestuny.

Pasalnya kata dia, ruas jalan dan jembatan yang berstatus provinsi tersebut, hingga saat ini belum juga dibangun.

"Mungkin karena keterbatasan anggaran,  sampai saat ini pemprov belum mampu merealisasikan hal tersebut," kata Soplestuny, ketika memberikan sambutan pada kegiatan peresmian PLN 24 jam di Desa Batujungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 1,4 Tahun Penjara Adik Wagub Maluku di Kasus Korupsi Speedboat

Soplestuny mengungkapkan, meski jalan dan jembatan tersebut masih berstatus provinsi, dirinya akan terus berusaha meningkatkan status jalan dan jembatan itu menjadi nasional.

"Targetnya, satu sampai dua tahun kedepan, status jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual, akan ditingkatkan menjadi jalan nasional," ungkapnya.

Namun dia mengaku, hanya bisa berjuang dengan cara komunikasi, karena status jalan dan jembatan itu bukan milik kabupaten.

"Kepada seluruh masyarakat, kita sudah berjuang untuk bagaimana jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual supaya bisa dibangun, karena status jalan dan jembatan di Batabual ini bukan berstatus jalan Kabupaten, tapi berstatus jalan Provinsi," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, dana yang sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi Tahun 2022, melalui Dinas PUPR Provinsi Maluku, untuk pembukaan jalan dari Tanjung Timbang sampai ke Desa Waitawa.

Dia menjelaskan, pembangunan jalan dan jembatan di semenanjung Batabual, mulai dari Desa Pela sampai Desa Namlea Ilath, tidak bisa dilaksanakan lantaran keterbatasan anggaran.

"Anggaran tidak cukup, karena di Kecamatan Batabual terdapat tiga kali besar, kalau bangun satu jembatan saja bisa menghabiskan anggaran senilai Rp 70-80 Miliar," jelasnya.

Olehnya itu, Soplestuny menegaskan, agar pempus segera mengambil alih terkait pembangunan ruas jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru.

"Apabila Pemrov tidak bisa menangani itu, maka negara harus ambil alih," tegasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved