Breaking News:

KPK Cecar Ketua DPRD Buru Selatan dari Partai NasDem soal Pengaturan Proyek Eks Bupati Tagop

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Ketua DPRD Buru Selatan Fraksi NasDem, Muhajir Bahta.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.
Mantan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (kedua kanan) berjalan keluar dengan menggunakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/1/2022). KPK resmi menahan Tagop Sudarsono Soulisa dan Johny Rynhard Kasman terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011 sampai dengan 2016. 

TRIBUNAMBON.COM - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Ketua DPRD Buru Selatan Fraksi NasDem, Muhajir Bahta, soal dugaan pengaturan proyek yang dilakukan eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS).

Pemeriksaan terhadap Muhajir dilakukan tim penyidik di Kantor Mako Sat Brimobda Polda Maluku pada 17 Maret 2022.

Muhajir tak diperiksa sendirian. Dia dipanggil bersama Wakil Ketua DPRD Fraksi Golkar, Jamatia Booy; dan Anggota DPRD Buru Selatan, Bernardus Wamese.

Baca juga: NasDem Pastikan Siap Rebut Tahta Pimpinan DPRD Maluku di Pesta Demokrasi 2024

Baca juga: Nasdem Maluku Siap Hadapi Verifikasi KPU dan Menangkan Pemilu 2024

Kemudian, mantan Bendahara Setda, Samsul Bahri Sampulawa; Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Buru Selatan, Ismid Thio; Kasubag Perencana dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Buru Selatan, Japar; dan PNS bernama Semuel R. Teslatu.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan proyek oleh tersangka TSS disertai adanya penyusunan dokumen fiktif," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (19/3/2022).

Disamping itu, Muhajir Bahta dkk juga dikonfirmasi tim penyidik terkait adanya aliran dana dari Tagop Sudarsono ke beberapa pihak terkait lainnya.

Harusnya, penyidik KPK juga memeriksa Bendahara Setda Kab. Buru Selatan, Aisya Ida. Namun, Ali mengatakan, Aisya tak hadir dan mengonfirmasi pada tim penyidik untuk dijadwal ulang.

Thomas Marulessy selaku PPK pada Dinas Kesehatan Buru Selatan tahun 2012-2014 dan Daniel Saleky selakuPanitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) Lelang Umum, Kabupaten Buru Selatan), juga ikut tidak hadir.

Terhadap keduanya, kata Ali lagi, akan dilakukan penjadwalan ulang.

 KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved