Jokowi Sebut Pembangunan IKN Butuh Waktu 15-20 Tahun dan Biaya Rp 466 Triliun, dari Mana Sumbernya?

TRIBUNAMBON.COM - Presiden Joko Widodo membeberkan perhitungan sementara biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jokowi mengatakan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini membutuhkan biaya Rp 466 Triliun.

Lalu, dari mana dana sebesar itu didapatkan?

Presiden Jokowi pun membeberkan sejumlah sumber dana yang bisa digunakan untuk pembangunan IKN.

Hal itu ia sampaikan setelah upacara penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Titik Nol IKN.

“Hitungan sementara Rp 466 Triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN dan sisanya bisa berasal dari PBB, berasal dari KPBU, bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN atau bisa juga menerbitkan obligasi publik, semua bisa dilakukan,” ucap Presiden Jokowi dalam paparannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Sampaikan 3 Arahan untuk Gubernur Se-Indonesia: dari Penanganan Pandemi hingga IKN

Baca juga: Gubernur dari 34 Provinsi Kumpul di IKN, Diminta Bawa Tanah dan Air dari Daerah Masing-masing

“Saya kira kita ingin otorita ini bisa flesibel dan lincah mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada,” imbuhnya.

Besarnya dana yang dibutuhkan tersebut wajar adanya sebab pembangunan IKN Nusantara ini merupakan pekerjaan raksasa, kata Jokowi.

Tak hanya biaya yang besar, Jokowi menerangkan, pembangunan IKN ini juga membutuhkan waktu yang panjang.

Jokowi memprediksi, pembangunan ini bisa memakan waktu selama 15 hingga 20 tahun.

“Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya, sebuah pekerjaan yang besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang rumit oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang, perkiraan kita antara 15-20 tahun baru bisa diselesaikan,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah melantik Kepala dan wakil Kepala Badan Otorita IKN, yakni Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Jokowi pun berharap, kedua tokoh pemimpin tersebut dapat mempersiapkan pembangunan IKN dengan lebih rinci.

“Dan kita harapkan dengan sudah terbentuknya orotita ada kepala ororita dan wakil kepala otorita nanti yang menyiapkan, kelembagaan sudah ada nanti perencanaan yang lebih detail, entah itu ide dan lain-lain juga disiapkan, sehingga akan semakin kelihatan, tapi yang paling penting memang infrastruktur dasar itu yang harus segera dimulai,” tambahnya.

Baca juga: Mengenal Sosok Dhony Rahajoe, Wakil Otorita IKN yang Telah Dilantik Jokowi

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan alasan pemilihan titik nol IKN.

Menurut Jokowi, lokasi tersebut berada di titik paling tengah jika ditarik dari barat, timur, utara, dan selatan wilayah Indonesia.

"Diputuskan di Kalimantan timur di Penajam Paser Utara karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan, tengah ya di sini," terang Jokowi.

Pemilihan lokasi IKN ini, kata Jokowi, bermula pada 2014 saat dirinya meminta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk kembali melakukan kajian mengenai pemindahan ibu kota.

Saat itu tercatat sejumlah pilihan lokasi yang kemudian dikerucutkan menjadi tiga titik.

Baca juga: Alasan Jokowi Tujuk Bambang Susantono dan Dhony Rahadjoe Pimpin IKN: Kombinasi Profesi yang Baik

Saat akhirnya dipilih Penajam Paser Utara, Jokowi mengatakan, ada pertimbangan ketersediaan lahan yang menjadi latar belakangnya.

"Tetapi, yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17.000 pulau yang 56 persennya (penduduknya) ada di Jawa, padahal kita punya 17.000 pulau," jelasnya.

"Kemudian juga produk domestik bruto (PDB) ekonomi, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa khususnya di Jakarta."

"Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17.000 pulau tidak menuju ke Jawa sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta, tidak semakin berat," terang Jokowi.

(TribunAmbon.com/Fitriana Andriyani)