Breaking News:

Maluku Terkini

Kasus Lahan Tawiri - Ambon, Jaksa Bakal Banding Vonis Bebas Johanna Soplanit

Pengadilan Tinggi Ambon sebelumnya menyatakan Soplanit tak bersalah dalam kasus dugaan korupsi

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku pastikan akan mengajukan kasasi putusan Pengadilan Tinggi Ambon bagi terdakwa Johanna Rachel Soplanit.

Pengadilan Tinggi Ambon sebelumnya menyatakan Soplanit tak bersalah dalam kasus dugaan korupsi penbebasan lahan Negeri (Desa) Tawiri untuk Pembangunan Dermaga Lantamal.

"Tapi pasti kami akan ajukan kasasi," kata JPU, Achmad Attamimi kepada TribunAmbon.com melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (3/3/2022).

Lanjutnya, berkas kasasi belum diserahkan dan masih diberi waktu selama 14 hari untuk pikir-pikir.

Baca juga: Ancam Tutup UKM, IAIN Ambon Disebut Bungkam Kreativitas Mahasiswa

Baca juga: Murad Ismail Janji Anggaran Turnamen Silat di Maluku Dibiayai Pemerintah

"Iya ini masa dalam masa pikir pikir," tambahnya singkat.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan putusan itu yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022 PT AMB.

Pengadilan Tinggi pun menyatakan Soplanit harus dibebaskan.

Padahal sebelumnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon memvonis Soplanit selama 1,6 tahun, Jumat (17/12/2021) lalu.

Majelis hakim juga memvonis Soplanit membayar uang pengganti Rp 50 juta, jika tidak harta bendanya yang masih ada disita oleh negara dan dilelang oleh jaksa.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 UU Tipikor.

Atas putusan itu, pihak Jaksa dan terdakwa sama-sama mengajukan banding.

JPU ajukan banding lantaran vonis hakim Pengadilan Negeri Ambon berbeda dengan tuntutan.

JPU menilai terdakwa Johana Rachel Soplanit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta memohon majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 8,6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 Miliar rupiah dengan ketentuan bila tak dibayar dalam kurun waktu satu bulan maka harta benda akan disita.

Bila masih tak mencukupi maka ditambah penjara 4,3 tahun. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved