Breaking News:

Korupsi di Maluku

Sopacua Minta Kejari Maluku Tengah Terbuka Soal Penanganan Kasus DD/ADD Sehati

Dimana, inspektorat menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp. 3 Milyar namun sebaliknya, tim jaksa penyidik yang bekerjasama dengan tim

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Salah satu pelapor dugaan Korupsi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD/ADD) Negeri Administratif Sehati, Librek Sopacua meminta Kepala Kejari Maluku Tengah, Agustinus Octavianus Mangontan terbuka soal penanganan kasus Sehati.

Hal itu ia ungkapkan mewakili pelapor lainnya yang kecewa dengan keputusan Kejari Maluku Tengah karena dalam hasil penyidikan tim jaksa penyidik berbeda dengan hasil audit Inspektorat.

Dimana, inspektorat menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp. 3 Milyar namun sebaliknya, tim jaksa penyidik yang bekerjasama dengan tim ahli kontruksi dari Dinas PU Maluku Tengah hanya menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 1,5 Milyar.

"Kami meminta bapak Kajari terbuka dan menjelaskan kenapa penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Desa Sehati hanya terkait 3 tahun anggaran, sementara 2016-2017 tidak digubris," pinta Librek kepada Wartawan di Masohi, Senin (14/2/2022).

Diketahui, masyarakat melaporkan dugaan korupsi DD ADD Negeri Sehati lima tahun anggaran yakni pelaksanaan DD ADD tahun anggaran 2016 hingga 2020.

Laporan tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Maluku Tengah berdasarkan permintaan Jaksa dengan melakukan audit.

Hasilnya, Inspektorat menemukan dugaan kerugian sebesar Rp 3 miliar lebih.

Baca juga: Soal Kasus Korupsi Dana Desa, Warga Sehati Kecewa Penegakan Hukum Kejari Maluku Tengah

Baca juga: Tanggapi Massa Aksi, Amir Rumra Harap Warga Pelauw-Kariu Bangun Kedamaian Kekal Pasca Kejadian

Namun hal itu tidak selaras dengan hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik dari Kejari Maluku Tengah.

Dalam memproses kasus tersebut, penyidik Kejaksaan hanya menemukan dugaan kerugian sebesar Rp1,5 miliar dan menetapkan 1 orang tersangka yakni Markus Wattimena selaku mantan Kepala Pemerintah Negeri Sehati.

Selain itu, hasil penyidikan tersebut Jaksa hanya mengorek pada dugaan korupsi penyalahgunaan DD ADD Sehati tahun anggaran 2018-2020. Sementara Inspektorat mengaudit sesuai dengan laporan warga yakni sejak 2016-2020.

"Kami tim Jaksa telah menetapkan tersangka Markus Wattimena selaku Kepala Pemerintah Negeri Sehati periode 2015-2020, sebagai tersangka dalam penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018-2020," ujar Junita Sahetapy, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Maluku Tengah di Masohi, Jum'at 11 Februari 2022.

Temuan Jaksa soal jumlah kerugian Negara di kasus tersebut terbilang kecil jika dibanding hasil Audit Inspektorat Maluku Tengah. Dimana hasil audit Inspektorat, total dugaan korupsi DD ADD Sehati mencapai Rp3 miliar lebih.

Hal itu karena Inspektorat menghitung kerugian negara dari pelaksanaan DD ADD lima tahun anggaran. selain itu Inspektorat hanya menghitung dugaan kerugian berdasarkan bukti pelaksanaan kegiatan yang tidak dimasukan sebagai LPJ. Sementara Jaksa menghitung berdasarkan hasil pekerjaan fisik seperti volume pekerjaan.  

"Misalnya tentang perhitungan kerugian negara pada salah satu item dalam laporan yakni, pengerjaan pembangunan pagar kantor negeri sehati. Bangunannya ada namun oleh inspektorat, selisih anggaran yang dimanfaatkan dalam pembangunan pagar dengan besaran nominal anggaran pembangunan itu sudah dikategorikan dalam kerugian negara karena bukti administrasi tidak dimasukan. Padahalkan tidak demikian, ada perhitungan teknisnya. Untuk itu, kita melibatkan Dinas PU untuk menghitungnya," jelas Sahetapy. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved