Breaking News:

Korupsi di Maluku

Soal Kasus Korupsi Dana Desa, Warga Sehati Kecewa Penegakan Hukum Kejari Maluku Tengah

Menurutnya, di dua tahun anggaran tersebut ada program yang diduga terjadi pengurangan volume  maupun fiktif. Seperti Jalan Tani, pengadaan ternak Bab

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Warga Negeri Administrasi (Adn) Sehati, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah mengaku kecewa dengan penegakan hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah.

Ungkapan kekecewaan disampaikan menyoal hasil penyidikan dugaan korupsi Dana Desa (DD)  dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sehati yang dilakukan Jaksa dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi warga atau dalam hal ini pelapor dalam kasus tersebut.

"Sebagai pelapor kita apresiasi Kerja pihak kejaksaan soal lapopran kami. Namun sebetulnya juga kita kecewa dengan Jaksa. Kenapa tidak ungkit (dugaan korupsi DD ADD) tahun anggaran 2016-2017. Kok Jaksa hanya mengorek dugaan korpusi Dana Desa Sehati  2018-2020. Lalu dua tahun itu mau dikemanakan," ujar Librek Sopacua dengan nada tanya kepada Wartawan di Masohi, Senin (14/2/2022).

Librek mengatakan Dia dan sejumlah pelapor mengaku kecewa dengan Jaksa setelah membaca berita media Massa soal hasil penyidikan  kasus DD dan ADD Negeri Sehati yang hanya menghitung dan memeriksa dugaan penyalahgunaan uang negara di periode 2018 hingga 2020, padahal dalam laporan mereka meminta untuk memeriksa mulai 2016-2020.

Librek pun meminta Jaksa menjelaskan alasan tidak disertakan perhitungan anggaran 2016-2017.

Baca juga: Tanggapi Massa Aksi, Amir Rumra Harap Warga Pelauw-Kariu Bangun Kedamaian Kekal Pasca Kejadian

Baca juga: Ambon Futsal Liga Angkatan 2022 Malam Nanti Ditunda

Menurutnya, di dua tahun anggaran tersebut ada program yang diduga terjadi pengurangan volume  maupun fiktif. Seperti Jalan Tani, pengadaan ternak Babi dan Ayam.

Selain itu, Inspektorat Maluku Tengah juga telah melakukan audit terhadap pelaksanaan DD ADD Sehati tahun 2016-2020 dan ditemukan lebih dari Rp 3 miliar kerugian negara.

"Di 2017 itu ada program jalan Tani. Dia (Markus Wattimena mantan KPN sehati) cuman gusur, tidak ada timbunan sirtu dan itu anggaran dari dana Desa sebesar Rp140 juta lebih. Begitu juga dengan pengadaan ternak Babi 50 ekor total anggaran Rp100 juta lebih dan itu tidak terdapat di masyarakat. Ayam total 20 juta sekian, itu juga fiktif," urai Sopacua.

Dikatakan informasi dugaan korupsi DD ADD Sehati 2016-2017 juga telah melewati audit Inspektorat Maluku Tengah.

"Itu juga telah melewati pemeriksaan oleh inspektorat dan  para staf Pemerintah Negeri Sehati mengaku tidak tahu realisasi program tersebut karena dikelola oleh Markus Wattimena," tambah Sopacua.

Sopacua meminta Kepala Kejari Maluku Tengah, Agustinus Octavianus Mangontan terbuka soal penanganan kasus Sehati.

"Kami meminta bapak Kajari terbuka dan menjelaskan kenapa penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Desa Sehati hanya terkait 3 tahun anggaran, sementara 2016-2017 tidak digubris," harap Librek.

Diketahui, masyarakat melaporkan dugaan korupsi DD ADD Negeri Sehati lima tahun anggaran yakni pelaksanaan DD ADD tahun anggaran 2016 hingga 2020.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved