Breaking News:

Maluku Terkini

Ini Cara Polisi Kepulauan Tanimbar-Maluku Cegah Bentrok Tapal Batas di 20 Titik

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait di Mapolres Tanimbar, Kamis

Penulis: Ode Alfin Risanto | Editor: Adjeng Hatalea
Coutesy / Humas Polres Kepulauan Tanimbar
MALUKU: Cegah Potensi Konflik, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait yang digelar di Mapolres Tanimbar, Kamis (10/2/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Persoalan tapal batas tanah di Provinsi Maluku kerap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tidak jarang, masalah tapal batas sering berujung bentrok antar warga.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait di Mapolres Tanimbar, Kamis (10/2/2022).

Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Romi Agusriansyah mengungkapkan, dari data yang dipegang bahwa terdapat 20 potensi bentrok lantaran batas desa.

Dimana dari 20 potensi konflik tersebut, dua di antaranya sudah memiliki putusan sengketa baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung RI.

"Dua sengketa batas yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incrah) ini yaitu pada batas Desa Olilit dan Desa Sifnana, Kecamatan Tansel dan Desa Sangliat Krawain dengan Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian," Ujarnya.

Untuk itu Kapolres meminta kepada Bupati Kepulauan Tanimbar segera membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des).

Dalam Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 persoalan ini harus melibatkan instansi terkait antara lain Badan Pertahanan Nasional Kepulauan Tanimbar, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.

"Hal ini dilakukan mengingat tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan tanah adat (kepemilikan Soa)," ucapanya.

Selain itu, Romi mengingatkan Tim PPB Des akan mulai bekerja setelah ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kepulauan Tanimbar dengan jangka waktu selama enam bulan.

Dimana hasilnya nanti berupa Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa.

"Saya harap Tim PBB Des akan dibentuk akhir Bulan Februari atau setelah pelaksanaan Pilkades Serentak, mengingat dalam susunan Tim PBB Des melibatkan para Kepala Desa," tandasnya.

Diketahui, rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bupati Tanimbar yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Kabag Kesbangpol, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabag Pemerintahan dan Kabag Hukum.

Kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional, Camat Tanimbar Selatan, Camat Kormomolin, Camat dan Kapolsek Nirunmas, serta Kapolsek Kormomolin.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved