Soal Kasus Korupsi DPRD Ambon Ditutup, Akademisi Sebut Ada Diskriminasi hingga Sengaja Ditutupi

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Akademisi hukum IAIN Ambon, Nasaruddin Umar angkat bicara soal penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Ambon senilai Rp 5,5 miliar oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon.

Nasaruddin menilai, Kejari Ambon sengaja menutupi kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Ambon.

Pasalnya kata dia, kasus tersebut tiba-tiba ditutup dengan alasan bahwa pihak terkait dari DPRD telah melakukan pengembalian.

"Apa perbedaan kasus ini dengan kasus-kasus yang lain, kenapa ada perlakuan yang berbeda? Di beberapa kasus yang lain tetap diproses lalu kenapa kasus DPRD ini tidak mendapat perlakuan yang sama. Ini terkesan penanganan kasus korupsi tidak setara,” kata Nasarudin saat dihubungi TribunAmbon.com melalui sambungan telepon, Senin (7/2/2022).

Bahkan menurutnya,  ada diskriminasi terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan para anggota dewan itu.

"Semacam ada pandang bulu terkait penanganan kasus korupsi di Ambon karena tidak setara," tutur dia.

Untuk kasus lain lanjutnya, tetap diproses hingga mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka.

“Jadi terkesan penanganan kasus korupsi seolah-olah ada pakai sistem kelas. Ada kelas I, kelas II, tergantung kalangan. Ada kasus yang diproses ada yang tidak diproses, tidak tahu kenapa harus dibeda-bedakan,” tandas Nasarudin.

Diketahui, Kejari Ambon tiba-tiba mengumumkan penghentian penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan anggaran di DPRD Kota Ambon tahun 2020 senilai Rp 5,5 miliar.

Penghentian penyelidikan terhadap kasus tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Frits Nalle kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Jumat (4/2/2022) lalu.

“Dengan memperhatikan asas pidana, sebagaimana kita ketahui bersama penegakan hukum itu harus memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan, dari hal tersebut sehingga tim mengambil kesimpulan menghentikan penanganan perkara tersebut dalam tahap penyelidikan,” kata Dian.

Penghentian penyelidikan kasus ini dinilai tiba-tiba.

Sebab sebelumnya, Dian Frits Nalle mengaku pihaknya sudah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.

Saat itu Dian berjani akan segera melakukan ekspos perkara kasus tersebut ke pimpinan di Kejaksaan Tinggi Maluku.

Alasan penghentian kasus

Menurut Dian, dihentikannya penanganan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di DPRD Kota Ambon ini dikarenakan seluruh kerugian keuangan negara telah dikembalikan ke kas Pemkot Ambon senilai Rp 5,5 miliar.

“Sehingga total pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,5 miliar semua sudah dikembalikan atau disetor ke kas pemerintah Kota Ambon,” katanya.

Adapun kerugian keuangan negara, sesuai audit BPKP itu, sudah dikembalikan dalam dua tahap, pertama Rp 1,5 miliar dan kedua Rp 4 miliar sekian.

Sehingga total pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,5 miliar sudah disetor ke kas pemerintah Kota Ambon.

Penanganan kasus dugaan penyimpangan anggaran di DPRD Kota Ambon dilakukan berdasarkan hasil audit BPKP yang keluar pada Juni 2021.

Selanjutnya penyelidikan kasus itu dimulai pada November 2021.

Sejak penyelidikan dimulai, berbagai pihak telah diminta keterangannya mulai dari pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, Sekwan, mantan Sekwan, mantan Sekretaris Kota Ambon hingga pejabat pemkot Ambon lainnya.

Sejumlah ASN di Sekretariat DPRD Ambon maupun pihak swasta juga ikut dimintai keterangan oleh tim penyidik.

“Apabila di kemudian hari ada ditemukan bukti baru, kasus ini akan dibuka kembali,” katanya.

Menyoal siapa saja yang mengembalikan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut, Dian mengaku pihaknya hanya menerima pengembalian kerugian dari bendahara Sekretariat DPRD Kota Ambon.

“Kita menerima dari Kesekretariatan DPRD Kota Ambon dan mereka sudah menyetor ke Pemkot Ambon dan kita menerima Surat Tanda Setoran (ke Kas Daerah)," katanya