Breaking News:

Korupsi di Maluku

Hartanto Hoetomo, Kontraktor Pembuat Taman Kota KKT – Maluku Dituntut 8,6 Tahun Penjara

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Attamimi dalam persidangan kasus korupsi

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Sidang kasus korupsi Taman Kota KKT di Pengadilan Tipikor Ambon, Jalan Sultan Hairun, Senin (17/1/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kontraktor projek Taman Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, Hartanto Hoetomo dituntut 8,6 Tahun Penjara.

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Attamimi dalam persidangan kasus korupsi Taman Kota KKT, di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (17/1/2022) sore.

“Memohon majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan,” kata JPU.

Selain denda dan pidana badan, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.035.598.220,92.

Bila tak dapat diganti dalam kurun waktu satu bulan, lanjut JPU maka harta kekayaan terdakwa akan disita.

Baca juga: Ambon Masuk Zona Hijau, Gunawan Mochtar Minta Vaksinasi Anak Jangan Lagi Jadi Syarat PTM

Baca juga: Begini Prosesi Pengukuhan Adat Raja Negeri Asilulu - Maluku

Serta bila masih tak mencukupi akan diganti dengan kurungan tambahan selama 6 tahun penjara.

“Memohon majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakin bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 UU RI 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI tahun 19999 tentang pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ke 1 KUHPidana,” ungkap JPU.

Hakim menjelaskan hal memberatkan hukuman terdakwa lantaran tidak dukung program pemerintah dalam rangka memberantas korupsi serta tak ada pengembalian kerugian keuangan negara.

Setelah mendengar tuntutan JPU, Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

Diketahui, kasus ini memiliki tiga terdakwa lain yang telah mendapat vonis dari Majelis Hakim.

Yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Adrianus Sihasale, Wilelma Fenanlampir selaku PPTK dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas.

Ketiganya telah divonis masing-masing enam tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hartanto jalani sidang terpisah lantaran sempat buron dan akhirnya ditangkap di Jakarta Barat oleh tim Tangkap Buron Kejagung RI bersama tim Kejati Maluku.

Sementara itu, proyek pembangunan Taman Kota KKT menggunakan sumber anggaran dari APBD Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 4,5 Miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, akibat perbuatan para terdakwa, Negara mengalami kerugian hingga Rp 1,38 milliar. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved