Breaking News:

Korupsi di Maluku

Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi Proyek Jalan Lingkar Pulau Wamar - Aru Jalani Sidang Dakwaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, Istiawaty jadi terdakwa tunggal dalam kasus senilai Rp 15 Miliar itu.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Sidang kasus korupsi proyek jalan lingkar Pulau Wamar, Kabupaten Aru akhirnya digelar perdana di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (15/1/2022) sore.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, Istiawaty jadi terdakwa tunggal dalam kasus senilai Rp 15 Miliar itu.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jessica Taberima menyebutkan, terdakwa menggunakan kapasitasnya dengan menandatangani kontrak tidak sesuai dengan ketentuan sebelum adanya ABPD perubahan dan DPA perubahan pada dinas PUPR tahun 2018.

“Sesuai RAB, proyek ini harus dikerjakan hingga selesai, termasuk pekerjaan drainase, pekerjaan tanah, perkerasan berbutir. Terdakwa dengan kapasitasnya melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan fakta di lapanga,” kata JPU dalam persidangan.

Baca juga: Baliho Rahawarin - Umasugi Diturunkan Ternyata Atas Perintah Ketum Airlangga, Pattimahu; Konyol

Baca juga: 10 Anak Maluku Dipanggil Timnas FOPSSI U-14 di Singapura

Lanjutnya, terdakwa juga membayar item pekerjaan yang masih kurang volume serta membuat perubahan kontrak tambah kurang volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak.

Tak hanya itu, tak ada kajian teknis dalam pekerjaan berbutir lapis pondasi agregat tanpa menutup aspal.

“Terdakwa juga diketahui menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tahap I, yang seolah-olah pekerjaan telah dikerjakan 100 persen. Faktanya, pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak,” lanjut JPU.

JPU menambahkan, terdakwa juga tidak membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan, serta terdakwa menandatangani surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) dan berita acara pembayaran serta laporan kemajuan pekerjaan atau progres pekerjaan.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan negara berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, sebesar Rp.1.514.777,869,77.

“Perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor,” tandas JPU.

Diketahui, projek tersebut dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Aru dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.985.014.000

Selain Listiawaty, projek tersebut juga berkerjasama dengan penyedia jasa PT Berkah Mutiara Selaras Hizkia Bawuno selaku, Frangky Jandry selaku pengawas lapangan serta Minggus Talakua selaku konsultan pengawas dari CV. Carovil.

Atas dakwaan JPU, tim kuasa hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi pada sidang pekan depan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved