Breaking News:

Nasional

Pemerintah Siapkan e-KTP Digital, Elsam: Jangan Hanya Inovasi, Pastikan Keamanan Data

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, pemerintah mesti memiliki rencana yang terintegrasi dalam

Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/Helmy
DISDUKCAPIL MALUKU - E-KTP Reader atau mesin Pembaca KTP Elektronik. Sumber tribunnews.com 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, pemerintah mesti memiliki rencana yang terintegrasi dalam pengembangan sistem identitas digital.

Menurut Wahyudi, pemerintah harus memerhatikan aspek perlindungan data pribadi dan kesetaraan akses bagi semua warga negara.

"Pemerintah mestinya punya rencana terintegrasi dalam konteks pengembangan sistem identitas digital ini," kata Wahyudi saat dihubungi, Senin (10/1/2022).

"Tidak semata-mata menekankan pada inovasi, tapi bagaimana instrumen pengaman atau safeguard mesti disiapkan untuk memastikan keamanan data-data yang diproses dan dikumpulkan dalam sistem identitas digital itu. Selain itu, juga menjamin prinsip inklusivitas," sambungnya.

Wahyudi berpendapat, UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 belum mengadopsi prinsip perlindungan data pribadi warga negara secara komprehensif.

Dia menegaskan, pemerintah perlu memastikan adanya sistem keamanan yang kuat agar data pribadi warga negara tidak disalahgunakan.

"Dari 31 item kependudukan yang direkam oleh sistem administrasi kependudukan seperti tercantum dalam undang-undang, bagaimana pemanfaatannya, pengelolaannya, dan bagaimana memastikan suatu sistem keamanan yang kuat agar data-data itu tidak disalahgunakan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar sistem identitas digital yang dikembangan pemerintah tidak menimbulkan kesenjangan baru.

Selain itu, menurut Wahyudi, merujuk pada UU Administrasi Kependudukan, pemerintah tetap wajib menerbitkan KTP elektronik (e-KTP) secara fisik.

Karena itu, Wahyudi menyarankan, yang semestinya diperbaiki pemerintah adalah konten yang ditampilkan dalam e-KTP.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved