Breaking News:

Revitalisasi Pasar Mardika

Pembongkaran Pasar Mardika Gunakan Jasa Preman, Pedagang; Ibu Rina Dibalik Semua Ini

Iya menerangkan, pelibatan preman agar proses pembongkaran berjalan lancar, padahal seharusnya tidak dibongkar mengacu pada surat pemberitahuan.

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Pedagang buah Pasar Mardika Ambon sampaikan aspirasi di ruang Komisi II DPRD Ambon, Senin (10/1/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pedagang menuding Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, Rina Silooy libatkan preman untuk membongkar lapak pedagang buah di Kawasan Pasar Mardika.

Hal itu diungkapkan para pedagang dalam rapat penyampaian aspirasi bersama Komisi II DPRD Kota Ambon.

“Ibu Rina yang ada dibalik semua ini, Ibu Rina bayar preman pasar untuk memback up Satpol PP,” kata salah satu pedagang buah, Petrus Patty di ruang Komisi II DPRD Ambon, Senin (10/1/2022) siang.

Iya menerangkan, pelibatan preman agar proses pembongkaran berjalan lancar, padahal seharusnya tidak dibongkar mengacu pada surat pemberitahuan.

Dalam surat pemberitahuan itu, Disperindag menginformasikan kepada pedagang akan digelar penertiban dalam rangka persiapan revitalisasi Pasar Mardika.

Revitalisasi Pasar Mardika sendiri akan berlangsung akhir bulan ini.

Keterlibatan preman jelasnya terungkap saat pembongakaran berlangsung.

Baca juga: Kembali Mengadu ke DPRD Ambon, Pedagang Buah Belum Dapat Titik Terang

Baca juga: Megawati: PDI Perjuangan Terus Eksis Selama Bangsa Indonesia Ada

“Saat mereka datang bongkar jualan lalu kita tanya siapa yang perintahkan kalian adik-adik? Dan mereka bilang kalau ini Ibu Rina yang perintahkan,” Koni, pedagang lainnya.

Lanjutnya, preman itu bahkan mengaku dibayar Rp 100 ribu perhari.

Ia menerangkan, preman pasar ini rata-rata berasal dari Negeri Kailolo, Pelauw, Kabauw dan Rohomoni.

Mereka dibayar Rp 100 ribu perhari untuk memback up Satpol PP.

“Lalu apa fungsi dari TNI/Polri yang katanya hadir sebagai keamanan? Kenapa harus pakai jasa preman lagi,” ungkapnya.

Diberitakan, usai pembongkaran, pedagang pun mendatangi kantor DPRD Ambon untuk menyampaikan keluhan, Jumat (7/1/2022) lalu.

Pasalnya, mereka merasa ditipu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait surat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved