Breaking News:

Maluku Terkini

43 Tahun Dipakai, Pemda Buru Digugat Lantaran Tak Bayar Ganti Rugi Lahan

Yakni sekolah dasar (SD) Negeri 3 Waplau di Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Buru yang berdiri di atas lahan seluas 2800 meter persegi.

Penulis: Andi Papalia | Editor: Fandi Wattimena
Sumber : Kuasa Hukum keluarga Kao
Pintu bangunan sekolah SD Negeri 3 Waplau, di Desa Waeura, Kabupaten Buru, dipalang oleh keluarga Kao. Kamis (6/1/2022). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru digugat lantaran tidak membayar ganti rugi lahan yang dimanfaatkan untuk sekolahan.

Yakni sekolah dasar (SD) Negeri 3 Waplau di Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Buru yang berdiri di atas lahan seluas 2800 meter persegi.

Penggugat yakni Amang Kao, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas II Namlea, Rabu (5/1/2021) kemarin.

"Perkara saat ini sudah sampai pada agenda pembuktian dari penggugat, pada Rabu, (5/1/2022) kemarin, di Pengadilan Negeri Kelas II Namlea, dan akan dilanjutkan pada, Senin (10/1/2022) besok. Dengan agenda pembuktian dari tergugat serta turut tergugat," kata kuasa hukum penggugat, Rival Kao kepada TribunAmbon.com di ruang kerjanya, Kamis (6/1/2021).

Dijelaskan, pemanfaatan lahan terhitung selama 43 tahun atau sejak 1980.

Pihak ahli waris pernah mengajukan permohonan ganti rugi 2006 silam namun tidak juga ditindaklanjuti.

Baca juga: Jelang Vaksinasi Anak, Pemkot Ambon Datangi Orang Tua Siswa

Baca juga: Vaksinasi di Tempat Tetap Dilaksanakan, Ini Lokasinya

"Kami datang ke Pengadilan seyogyanya hanya mencari keadilan, bukan kemenangan semata, karena sebelumnya penggugat sudah mengajukan permohonan permintaan ganti rugi, pada 17 April 2006 lalu, namun tidak diindahkan oleh Pemda Buru, maka itu kita tetap tempuh jalur hukum," tegasnya.

Menurutnya gugatan itu juga sekaligus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mempermainkan hak warga

"Bupati itu jabatan, dan digugat itu jabatannya, bukan dirinya pribadi, olehnya itu kepada para pihak tidak bertanggungjawab, hentikan opini karena dapat merusak keakraban sosial, apalagi fitnah, hasut, belejeti, ancaman, dan justifikasi, itu merupakan tindakan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, dan itu bisa dipidanakan," ucapnya.

Sebelumnya, ahli waris sempat menyegel sekolah sebagai aksi protes tidak ditanggapinya permohonan ganti rugi.

Namun, segel kembali dibuka dengan pertimbangan aktivitas pembelajaran puluhan siswa. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved