Breaking News:

Dinyatakan Terbukti Korupsi Anggaran Speedboat, Adik Wagub Maluku Divonis 1,4 Tahun Penjara

Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya itu, divonis 1,4 tahun penjara oleh hakim.

Tanita Pattiasina
Sidang kasus dugaan korupsi Desianus Orno di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (4/1/2022) sore. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya, Desianus Orno divonis 1,4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (4/1/2022) sore.

Adik Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno itu divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi pengadaan 4 unit Speedboat tahun anggaran 2015 senilai Rp 1,5 Miliar.

"Menjatuhkan pidana penjara,selama 1 tahun dan 4 bulan kepada terdakwa Desianus Orno,” kata Majelis Hakim yang diketuai, Jenny Tulak di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa sore.

Tak hanya Orno, dua terdakwa lainnya yakni Direktur CV. Tri Putra Fajar Margareth Simatauw, dan Rego Kontul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mendapat vonis yang sama.

Baca juga: Pelupessy Harap Vaksinasi di Ambon Bisa Capai 100 Persen di Bulan Ini

Ketiganya juga divonis membayar denda masing-masing sebesar Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.

Hakim menilai, ketiganya melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 ke-1 Pasal 55 KUH-Pidana.

Vonis yang diberikan Majelis Hakim diketahui lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU.

Sebelumnya pada persidangan bulan Desember 2021 lalu, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun penjara, denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Atas putusan majelis Hakim, JPU dan Terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Kasus ini sempat heboh sebelumnya lantaran Hakim telah mengabulkan permintaan Orno pada sidang Praperadilan, yang menandakan status tersangka Orno telah gugur.

Namun, pada sidang dakwaan yang berlangsung sehari setelah putusan Praperadilan, Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan tetap melanjutkan persidangan.

Diketahui, pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 ini ditangani CV. Triputra Fajar.

Hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2016 adanya penyelewengan anggaran senilai Rp 1,2 miliar oleh oknum tertentu.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved