Breaking News:

Maluku Terkini

Dinilai Maksimal Layani Masyarakat, Pemerintah Maluku Tengah Raih Penghargaan dari Ombudsman RI

Penerimaan penghargaan itu diwakili oleh Ombdsman perwakilan Maluku yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Fandi Wattimena
Sumber; Tangkapan Layar Kompas TV
Penyerahan penghargaan kepatuhan pelayanan Publik tahun 2021 kepada pemerintah Daerah di seluruh Indonesia oleh Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (29/12/2021). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah meraih penghargaan kepatuhan tertinggi bidang pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan diberikan atas kinerjanya dalam melayani masyarakat.

Penerimaan penghargaan itu diwakili oleh Ombdsman perwakilan Maluku yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ( Kabag Otda) Kabupaten Maluku Tengah, Patriek Tanate yang dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

Dijelaskan, dari 416 pemerintah kabupaten/kota penerima, 100 diantaranya masuk dalam penilaian tertinggi atau zona hijau sementara sisanya berada di zona kuning (sedang) dan zona merah (rendah).

Dari penilaian itu, Maluku Tengah masuk dalam 100 Kabupaten/kota yang dinilai mencapai predikat tertinggi atau hijau dengan perolehan nilai 88.15 dibawah Aceh Tamiang dan Cilacap.

Untuk itu meskipun menyaksikan lewat Virtual, Bupati Tuasikal Abua dalam kesempatan itu tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukurnya karena berkat jerih paya jajaran Pemda Maluku Tengah dalam melayani warganya mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia.

Baca juga: Puncak FPPM, Louhenapessy Apresiasi Pelestarian Budaya Lokal Ambon oleh Unika Soegijapranata

Baca juga: Macet Parah di Pertigaan Arbes Ambon, Kendaraan Mengekor Hingga ke Warasia

"Pak Bupati sangat bersyukur karena pemerintah Maluku Tengah sudah meraih penghargaan ini, Alhamdulillah, Puji syukur mudah-mudahan ini bisa dipertahankan karena ini adalah output untuk masyarakat. Karena masyarakat bisa terus dibantu untuk membantu masyarakat khususnya Masyarakat Maluku Rengah," ujar Petrik mengutip ungkapan Syukur dari Bupati Abua.

Meski sudah mencapai Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021 Bupati Bupati mengaku belum puas. Dirinya bahkan berkeinginan di tahun depan Kabupaten yang dia pimpin selama dua periode itu bisa memperoleh kembali penghargaan serupa dengan nilai yang sempurna bahkan bisa lebih dari tahun ini.

"Kita dapat nilai kita dapat penilaian 88.15 kategori Hijau atau tertinggi. Kita berharap tahun depan kita dapat memberikan nilai lebih dari tahun ini. Semua ini tentunya untuk pelayanan yang lebih kepada masyarakat," imbuhnya.

Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

Untuk diketahui, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada tahun 2021 dari Ombudsman RI dilakukan terhadap 587 instansi. Instansi tersebut terdiri atas 24 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota.

Kemudian, penilaian ditentukan berdasarkan standar layanan publik dengan media elektronik dan nonelektronik untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan batasan website resmi instansi penyelenggara negara yang mempunyai domain go.id.

Pada kategori kementerian, Ombudsman RI menilai 275 produk layanan dari 24 kementerian sejak Juni 2021 sampai Oktober 2021. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved