Breaking News:

Maluku Terkini

Ombudsman Minta Pemda Maluku Kejar Realisasi APBD Tahun 2021

Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2021 dikritik habis Ombudsman RI Perwakilan Maluku.

TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamat 

Laporan Wartawan Tribun Ambon.com, Ridwan Tuasamu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2021 dikritik habis Ombudsman RI Perwakilan Maluku.

Dikarenakan penyerapan APBD Provinsi Maluku realisasinya baru mencapai 39 persen.

Kritik keras tersebut diutarakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat.

"Penyerapan APBD kita rendah sekali, realisasinya dibawah 50 persen," kata Slamat, Kamis (2/12/2021).

Padahal APBD merupakan dasar kebijakan pengelolaan keuangan selama satu tahun guna menjalankan roda pemerintahan.

Selain itu, untuk menjalankan fungsi pelayanan seperti alokasi anggaran dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Baca juga: Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kebanyakan Gara-gara Pinjol 

Baca juga: UMP Maluku Tahun 2022 Hanya Naik Rp. 15 Ribu

Sehingga, penyerapan APBD yang rendah itu pastinya akan sangat merugikan.

"Kita harapkan Pemda bisa kejar realisasinya," ujarnya

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, situasi pandemi saat ini memaksa masyarakat hidup dengan cukup sulit.

Jika pemerintah dapat menaikkan realisasi APBD tentunya berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat Maluku kedepannya.

Dia menjelaskan, rendahnya penyerapan APBD juga membuktikan lemahnya kinerja serta evaluasi dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved