Breaking News:

Maluku Terkini

Divonis 6 Tahun, Adrianus Sihasale Ajukan Banding

Pasalnya, Sihasale terbukti lakukan korupsi projek pembangunan taman kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku tahun anggaran 2017.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Adrianus Sihasale
Marzel Hehanusa, Penasihat Hukum Kadis PUPR KKT Adrianus Sihasale di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (2/12/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Adrianus Sihasale divonis enam tahun penjara, Selasa (30/11/2021).

Pasalnya, Sihasale terbukti lakukan korupsi projek pembangunan taman kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku tahun anggaran 2017.

Penasihat Hukum terdakwa, Marzel Hehanusa menyatakan, akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon itu.

Tak hanya terdakwa, Hehanusa menyebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding.

"Kami mengajukan banding kemarin dan berdasarkan informasi yang kami dapat jaksa juga mengajukan banding," kata Hehanusa kepada tribunambon.com di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (2/12/2021) sore.

Baca juga: Luncurkan Single Perdana Bertajuk Karma Siapa, Ethly Jo; Kontribusi Saya untuk Ambon Kota Musik

Baca juga: 85 Liter Sopi Tak Bertuan Disita Polisi dari KM Sabuk Nusantara 87

Meski demikian, memori banding belum diserahkan lantaran belum mendapat salinan putusan dari pengadilan.

"Dan untuk proses memori banding belum kami ajukan karena dari pihak pengadilan negeri Ambon belum memberikan berkas putusan dari sidang selasa kemarin. kami sedang menunggu. Kan masih ada empat hingga lima hari lagi untuk batas banding. Kami akan memasukkan memori banding setelah petikan putusan sudah diberikan," jelasnya.

Hehanusa menjelaskan kliennya tak terima putusan hakim lantaran Sihasale hanya meneruskan pekerjaan dari dua Kadis sebelumnya.

Keinginan bebas pun diminta Sihasale.

"Kami juga tidak puas dengan putusan majelis hakim, karena hakim seharusnya melihat fakta bahwa Adrianus Sihasale hanya meneruskan pekerjaan dari 2 kadis PUPR sebelumnya," tandasnya.

Selain Sihasale, tiga orang lainya turut menjadi terdakwa dalam kasus dengan Kerugian Negara sebesar Rp 1,38 miliar ini.

Yakni Hartanto Hoetomo selaku kontraktor dalam projek senilai Rp 4,3 Miliar itu, Wilma Fenanlampir selaku PPTK dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas.

Fenanlampir, Pelamonia dan Sihasale dituntut enam tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sementara Hartanto masih menjalani sidang beragenda keterangan saksi. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved