Breaking News:

Ambon Hari Ini

Mediasi Sengketa Lahan Tawiri, Louhenapessy Bertemu Danlanud dan BPN

Dalam pertemuan itu, jelas Wali Kota, Danlanud memperesentasikan seluruh bukti yang dimiliki menyangkut batas –batas tanah negara yang dikuasai TNI-AU

Penulis: Ode Alfin Risanto | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Alfin Risanto
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON,TRIBUNAMBON.COM - Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menggelar pertemuan dengan Komandan Lanud (Danlanud) Pattimura, Kol.Pnb. Andreas Dhewo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, dalam rangka penyelesaian sengketa batas lahan antara TNI-Angkatan Udara (AU) dengan warga Negeri (Desa) Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

Dalam pertemuan itu, jelas Wali Kota, Danlanud memperesentasikan seluruh bukti yang dimiliki menyangkut batas –batas tanah negara yang dikuasai TNI-AU.

Juga ditekankan TNI-AU tidak bermaksud untuk mengambil lahan diluar batas tanah yang mereka tempati.

“TNI-AU berhasrat dudukan batas lahan sesuai kemilikan mereka secara normatif. Tidak bermaksud untuk menggusur warga negeri Tawiri,” jelas Louhenapessy, Selasa (30/11/2021) di Balai Kota.

Sementara itu, BPN Kota Ambon lebih banyak menjelaskan kewenangan mereka dalam status tanah milik negara.

Baca juga: Pendapat Presiden Yamaha Indonesia Mengenai Sirkuit Mandalika, Ada Hadiah Istimewa

Baca juga: Pemuda Tawiri Ditemukan Tewas Tenggelam di Dasar Laut Perairan Teluk Ambon

“Jadi karena tanah negara yang dikuasai oleh TNI-AU secara riil luasnya 209 hektar maka otomatis itu menjadi kewenangan BPN Provinsi Maluku,” terangnya.

Lebih lanjut ditegaskan Richard, inti dari upaya mediasi dan pertemuan yang dilaksanakan dengan Warga Tawiri maupun TNI AU dan BPN adalah untuk mendudukan permasalahan batas lahan secara proporsional, dengan mengedepankan semangat penegakan hukum.

“Dalam waktu dekat, kita akan lihat waktu yang pas agar bisa undang semua pihak, untuk dudukan dia dan bicarakan secara terbuka. Sehingga tidak ada kecurigaan,” cetusnya.

Walikota berharap semua pihak dapat menahan diri, dan mewaspadai oknum tidak bertanggungjawab yang menjadi provokator dengan berusaha membenturkan TNI dengan rakyat.

“Masing- masing pihak berusaha memformalkan seluruh batas tanah itu sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Kalau misalnya ada yang tidak sepakat silahkan saja ke pengadilan,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, persoalan batas lahan antara TNI AU dan warga Tawiri telah berlangsung sejak 2006. Buntut dari persoalan itu, pada 24 November 2021 lalu warga melakukan pemblokiran jalan dari dan menuju Bandara Pattimura.(*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved