Breaking News:

Nasional

PKS: Perbaikan UU Cipta Kerja Harus Memihak Rakyat

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkons

Editor: Adjeng Hatalea
TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah melakukan demo di depan halaman Kantor Dewan Provinsi Jateng yang intinya 'Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja' yang justru isinya mendegradasi kesejahteraan buruh, Selasa (25/08/20). 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

Jazuli berpandangan, putusan MK tersebut memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja.

"Fraksi PKS menyambut baik putusan MK tersebut karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan alasan yang sama Fraksi PKS secara bulat menolak UU tersebut saat pengesahan di DPR," kata Jazuli, dikutip dari situs resmi Fraksi PKS, Jumat (26/11/2021).

Jazuli mengatakan, putusan tersebut harus dimaknasi secara bijak oleh pemerintah bahwa secara keseluruhan, UU Cipta Kerja memang cacat, bermasalah, dan merugikan kepentingan rakyat.

"Dalam hal ini pemerintah dan DPR harus menangkap pesan subtansial di luar formil pembentukan bahwa UU ini bermasalah dan tidak berpihak kepada rakyat.

Maka, jika perbaikan dilakukan harus jelas pesan keberpihakan tersebut,” ujar dia.

Anggota Komisi I DPR itu pun berharap, pemerintah tunduk dan patuh dengan poin lain putusan MK, yakni untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Ia juga meminta pemerintah tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sebagaimana putusan MK.

"Saya kira jelas pesan putusan tersebut, pelaksanaan UU Cipta Kerja harus disetop terlebih dahulu menyangkut kebijakan strategis di berbagai bidang berdasarkan prinsip kemaslahatan umum,” kata Jazuli.

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Dalam pertimbangannya, MK menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

(Kompas.com / Ardito Ramadhan / Icha Rastika)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved