Breaking News:

Korupsi Taman Kota

Korupsi Taman Kota Rp 1 Miliar, Mantan Kadis PUPR KKT Dituntut 8,6 Tahun Penjara & Denda Rp 500 Juta

Persidangan kasus korupsi pembangunan taman kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku kembali digelar di Pengadilan Tipikor Ambon

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Persidangan kasus korupsi pembangunan taman kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku kembali digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (19/11/2021) sore.

Kasus dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 Miliar itu melibatkan tiga terdakwa yakni mantan Kepala Dinas PUPR KKT, Adrianus Sihasale, Wilma Fenanlampir selaku PPTK, dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas proyek.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum turut dihadiri Penasihat hukum para terdakwa dan dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak.

Dalam amar tuntutannya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8,6 tahun penjara.

Baca juga: Ini Kesaksian Warga saat Kebakaran Hanguskan 2 Rumah dan Indekos di Stain Ambon

Baca juga: Remaja Wanita di Ambon Jadi Korban Penjambretan Ponsel di Depan Amplaz, Pelakunya Tukang Ojek

“Memohon majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Adrianus Sihasale, Wilelma Fenanlampir, Frans Pelamonia masing-masing selama 8 tahun 6 bulan penjara,” kata JPU, Achmad Attamimi, Jumat sore.

Tak hanya pidana badan, ketiganya dituntut membayar denda dengan jumlah yang berbeda-beda.

Sihasale dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta subside enam bulan kurungan sementara kedua terdakwa lainnya dengan denda masing-masing sebesar Rp 300 juta subside enam bulan kurungan.

Jaksa menilai ketiganya terbukti bersalah melanggar undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ketiganya dituntut terbukti melanggar dakwaan primair pasa 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap JPU.

Usai mendengar tuntutan JPU, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan dari masing-masing pengacara terdakwa. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved