Breaking News:

Korupsi di Maluku

Korupsi ADD, Raja dan Bendahara Negeri Haruku – Maluku Ditahan Jaksa

aja Negeri (Desa) Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Zefnat Ferdinandus bersama bendaharanya, Semol Ferdinandus resmi ditahan Kejaksaan Negeri

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Raja Negeri Haruku, Zefnat Ferdinandus bersama bendaharanya, Semol Ferdinandus resmi ditahan Kejaksaan Negeri Ambon, Rabu (17/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Raja Negeri (Desa) Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Zefnat Ferdinandus bersama bendaharanya, Semol Ferdinandus resmi ditahan Kejaksaan Negeri Ambon, Rabu (17/11/2021) sore.

Keduanya jadi tersangka dalam kasus korupsi anggaran dana desa (ADD) Haruku.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Frits Nalle kepada wartawan mengatakan keduanya ditahan sesuai dengan pasal 21 KUHAP, guna menghindari hilangnya barang bukti.

Kita melakukan penahanan ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP, ada alasan-alasan subjektifnya bahwa kita hindari jangan sampai para tersangka ini menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, ataupun melarikan diri. Ini yang menjadi alasan-alasan kita untuk melakukan penahanan,” kata Nalle di Kantor Kejari Ambon, Rabu sore.

Kedua tersangka juga telah diperiksa oleh tim penyidik sejak pukul 09.00 WIT hingga pukul 16.15 WIT dan langsung digiring ke Rutan kelas II Ambon.

“Tadi diperiksa 60 pertanyaan, dan langsung ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon berdasarkan pertimbangan penyidik,” jelasnya.

Baca juga: Dilantik, Hehamua Resmi Jadi Kepala DLHP & Ferdinandus Taso Jadi Kadis Pendidikan

Baca juga: Polisi Buru Penyebar Video Mesum Selebgram Ambon, Terancam 6 Tahun Penjara

Berdasarkan hasil perhitungan Kejari Ambon dan Ahli dari Inspektorat Maluku Tengah, Nalle menyebutkan Negara mengalami kerugian keuangan hingga Rp 434 juta sekian akibat perbuatan kedua tersangka.

Ia berharap kasus ini segera selesai dan dapat disidangkan di mata hukum.

"Kedua tersangka ditahan 20 hari kedepan. Saya berharap penyidikan segera selesai dengan cepat, dan kasusnya segera bergulir di Pengadilan," tandasnya.

Diketahui, Kasus Dugaan Korupsi ADD dan DD Haruku diduga disalahgunakan oleh staf pemerintah desa tersebut.

Kasus ini diusut sejak adanya laporan dari warga setempat, pasalnya anggaran 2017 dan 2018 tak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang menyatakan telah 100 persen dikerjakan.

Seperti item Pengadaan BPJS Tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp 22 juta dan BPJS Tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran sebesar Rp 64 juta telah dicairkan. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved