Breaking News:

Infrastruktur Kelistrikan

PLN, KPK dan BPN Selamatkan Rp 28,3 Miliar Aset Tanah di Maluku Utara

PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) d

Editor: Adjeng Hatalea
Courtesy / Humas PLN UIW MMU
Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku Utara. 

TERNATE, TRIBUNAMBON.COM - PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengamankan aset negara berupa tanah yang digunakan untuk infrastruktur kelistrikan.

Hingga November tahun ini, khusus di Maluku Utara, sertifikasi aset tanah sudah mencapai 83 persen.

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Syamsul Huda menjelaskan, sejak 2020 kolaborasi antara BPN dan KPK dalam mengamankan aset tanah negara sudah berhasil membuahkan hasil.

Sebanyak 20.000 sertifikat tanah dengan nilai aset mencapai Rp 6,3 triliun berhasil diselesaikan pada tahun lalu.

Pada tahun ini, PLN sudah menerima 15.000 sertifikat tanah tambahan seluruh Indonesia.

Perolehan ini, lanjut Huda, masih akan terus bertambah hingga akhir tahun nanti.

Khususnya di Maluku Utara, PLN sudah menerima 224 sertifikat tanah.

Sedangkan di tahun ini sudah ada 172 sertifikat tanah.

Dengan adanya tambahan tersebut, PLN memiliki 428 persil tanah yang sudah bersertifikat.

"Berdasarkan perolehan tersebut, sertifikasi aset PLN di provinsi Maluku Utara sudah mencapai 83 persen dari seluruh aset yang dimiliki PLN. Jumlah sertifikat tersebut akan terus bertambah hingga sertifikasi aset PLN di provinsi Maluku Utara mencapai 100 persen" kata Huda.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved