Breaking News:

Maluku Terkini

Tudingan Souissa Sesat, Fahri Bachmid Minta Buktikan di Kepolisian

Pakar hukum perdata itu pun menilai tindakan Souissa sangat tidak edukatif dan tampak sekedar mencari sensasi.

Penulis: Fandi Wattimena | Editor: Salama Picalouhata
Sumber; Istimewa
Fahri Bachmid, Advokat 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Fandi Wattimena

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Andi Nurka minta Kuasa Hukum Kontraktor Gilian Khoe membuktikan secara hukum tudingan penipuan yang dialamatkan kepadanya.

Hal itu itu diutarakan Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. selaku kuasa hukum Kakanwil Kumham Maluku,

“Kalau Gilian Khoe bersama kuasa hukumnya bisa mengkonstruksikan ada peristiwa dan perbuatan hukum perdata yaitu ada perjanjian utang piutang,” ujarnya kepada TribunAmbon.com, Minggu (7/11/2021) pagi.

Bachmid pun menyayangkan tindakan kuasa hukum Gilian, Charter Souissa yang malah membangun opini sesat ke ruang publik dengan membeberkan serangkaian tudingan adanya perjanjian utang piutang.

“Jika mereka memahami proses hukum dan cara bekerjanya hukum idealnya mereka tidak harus banyak berbicara dengan klaim-klaim sepihak seperti itu, sebab seluruh klaim alat bukti dan seterusnya itu menunggu proses verifikasi dan konfirmasi secara yuridis oleh aparat penegak hukum melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan jika perkara itu memenuhi syarat formil dan meteril yang dilakukan oleh penyelidik polda maluku,” jelasnya.

Jangan kuasa hukum pindahkan forum penyelidikan Polda Maluku ke ke forum media masa dan kehadapan publik, sangat tidak elok, mestinya percaya pada segala proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Maluku, bukan mendahului kesimpulan kerja penyelidik,sehingga secara prematur membuat kongklusi yuridis yang subjektif bahwa Andi Nurka mempunyai utang piutang sejumlah 3,3 Milyar kepada Gilian Khoe, kuasa hukum dan Gilian Khoe bukan instansi penegak hukum yang dapat membuat kesimpulan hukum yang demikiam itu,

“Apa motivasinya kuasa hukum dan gilian khoe mengumber informasi sesat ini kepada publik,?informasi yang tidak ada dasar hukumnya serta jauh dari fakta yang sesungguhnya,mereka terlalu banyak berimajinasi dan berhalusinasi yang pada ahirnya merugikan mereka sendiri secara hukum,” imbuhnya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia itu pun menilai mestinya Gilian Khoe dan Kuasa Hukumnya harus punya tanggung jawab yang sama secara moril kepada publik, dengan menyuguhkan informasi yang lebih mencerahkan, tidak perlu mencari panggung dan membuat sensasi hukum yang tidak edukatif.

Baginya, jika Gilian merasa dirugikan, maka silahkan meneruskan persoalan tersebut ke ranah hukum.

Baca juga: PLN Maluku Sediakan SPLU, Dorong Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik

“Saluran dan koridor penyelesaian yang tersedia, yaitu baik dengan mengunakan instrumen hukum pidana maupun perdata jika dipandang perlu, bukan dengan cara membangun opini yang penuh dengan fitnah, menyampaikan berita bohong, serta menyerang secara personal,” tegasnya.

Bachmid pun memastikan segera melaporkan segala bentuk tudingan yang ditujukan kepada Andi Nurka karena telah mencemarkan nama baik.

“Kami tidak akan kompromi dengan semua itu, proses penegakan hukum harus tetap berjalan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gillian melalui kuasa hukumnya telah menuding Nurka melakukan penipuan dengan nilai hingga Rp 3.3 Miliar.
Tudingan tersebut telah beredar luas di sejumlah media sejak Senin (1/11/2021) (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved