Air Bersih Masih Jadi Masalah, Latupono Rencana Usul Bangun Bendungan di Lima Kecamatan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono bakal mengusulkan pembangunan bendungan di lima kecamatan yang ada di Kota Ambon.

Yakni di Kecamatan Leitimur Selatan, Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon dan Teluk Ambon Baguala.

Ide tersebut untuk menjawab persoalan pembenahan air bersih di Kota Ambon yang dinilai belum maksimal.

“Persoalan air bersih juga harus dibenahi karena belum terlalu maksimal. Pernah kita berpikir untuk melakukan survey potensi-potensi sumber air baru di lima kecamatan lalu kita buat semacam bendungan-bendungan besar dibeberapa tempat untuk mensuplai kebutuhan air bersih,” kata Rustam Latupono di Studio TribunAmbon.com, Selasa (2/11/2021) sore.

Menurut Latupono, keresahan masyarakat terkait minimnya pembenahan air bersih selalu bermunculan saat musim kemarau.

Diantaranya, warga kawasan Galunggung, Kebun Cengkeh, Air kuning dan wilayah lainnya.

“Ini karena sumber airnya kecil sementara masyarakat dari waktu ke waktu pemukimannya semakin padat jadi itu yang harus dipikirkan untuk penyelesaiannya. Memang kalau musim penghujan tidak masalah, tapi kalau musim kemarau baru kesulitan ini bisa dirasakan apalagi untuk kawasan yang sering beli air kan kasihan ada Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per tanki,” jelasnya.

Baca juga: Louhenapessy Tegaskan Pemerintah Kota Ambon Hanya Mengawasi Pembayaran Tarif Angkot Pakai Barcode

Baca juga: Lestaluhu; Sudah Ada 10 Tim Mendaftar Soeratin Cup Maluku 2021

“Ada nanti di wilayah Arbes, Nusaniwe, Soya karena itu lokasi dengan potensi yang bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan air bersih di Kota Ambon,” imbuhnya.

Ia pun meminta, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sedari awal mencari cara untuk mengajukan usulan rencana pembangunan bendungan ini ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR.

“Dan itu butuh anggaran yang tidak sedikit makanya harus ada intervensi dari Pemerintah Pusat. Mungkin dari Pemkot bisa loby ke Kementerian PUPR untuk mengakomodir kebutuhan itu,” pintanya. (*)