Breaking News:

Korupsi di Maluku

Sidang Korupsi Taman Kota KKT-Maluku, Saksi Ungkap Perbedaan Kualitas Paving Blok

Saksi ahli Pengadaan barang dan jasa, Edy Jaya Putra mengatakan bila kualitas paving blok berbeda dengan dikontrak maka tidak dapat dibayarkan.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM –  Persidangan perkara tindak pidana korupsi taman kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku kembali digelar dengan menghadirkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (13/10/2021).

Saksi ahli Pengadaan barang dan jasa, Edy Jaya Putra mengatakan bila kualitas paving blok berbeda dengan dikontrak maka tidak dapat dibayarkan.

“Soal kualitas barang paving blok harus setara dengan klasifikasi C, yang terpasang di lapangan itu paving blok K, sedangkan dikontrak 153. Jadi menurut ahli tidak boleh dibayarkan,” kata saksi dihadapan Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak.

Lanjutnya, bila spesifikasi barang tidak dicantumkan dalam kontrak maka harus mengacu pada mutu SNI (Standar Nasional Indonesia).

Baca juga: Minduchri Koedoeboen Yakin Dapat Dukungan Penuh Maju Pilkada 2024

Baca juga: Maruf Amin Beri Tambahan Bantuan Tunai untuk 5 Kabupaten Miskin Ekstrem di Maluku

“Kalau spefikasi barang tidak ada dalam kontrak maka harus mengacu pada mutu SNI,” tambahnya.

Sementara penunjukan pengawas lapangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus memiliki surat keputusan.

“Penunjukan pewagai honor oleh KPA secara lisan sebagai pengawas lapangan itu salah karena harus ada SKnya,” ungkapnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pembangunan taman kota dan pelataran parkir Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku ini melibatkan tiga terdakwa yakni, Adrianus Sihasale, Frans Pelamonia, dan Wilelma Fenanlampir.

Ketiga terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pada projek pembangunan taman kota tahun anggaran 2017.

Disebutkan, proyek tersebut memiliki nilai sebesar Rp 4.517.718.000. Kerugian keuangan negaranya terlihat pada kualitas barang yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak.

Akibatnya, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian negara hingga Rp 1.035.598.220,92. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved