Breaking News:

Korupsi Dana Desa

Inspektorat Diminta Cepat Audit Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Maluku Tengah

Kabarnya, Unit II Subdit III/Tipidkor Polda Maluku telah melayangkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Salama Picalouhata
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Korupsi Dana Desa 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Kesadaran masyarakat mengawasi penggunaan dana desa makin meningkat.

Sayangnya, ketika dilaporkan ke pihak berwajib, kadang ada berbagai macam kendala yang menyebabkan laporan tak segera berlanjut.

Seperti, dugaan penggelapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tenga-tenga, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah tahun anggaran 2019.

Kasus yang dilaporkan warga pada 24 Agustus 2020 lalu, belum juga ada kejelasan.

Termasuk, soal hasil audit investigasi yang akan menjadi salah satu bukti dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Kabarnya, Unit II Subdit III/Tipidkor Polda Maluku telah melayangkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

Surat berisi sejumlah dokumen untuk keperluan audit investigasi, sudah dilayangkan Mei lalu.

Namun hingga enam bulan berjalan pasca penyerahan surat tersebut diterima, belum ada tanda-tanda untuk Inspektorat menyikapi surat dimaksud.

Baca juga: 110 Peserta Tes SKD CPNS Kemenkumham Maluku Dinyatakan Gugur di Hari Pertama

Baca juga: Cara Cek Hasil SKD CPNS dan PPPK, Lengkap dengan Cara Download Sertifikat CAT

Mewakili warga, LSM Pukat Seram meminta penjelasan hasil audit terkait dugaan penyelewengan dana desa.

"Kalau memang surat tersebut telah diterima pihak Inspektorat sejak enam bulan lalu, lantas kenapa hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Ini kan, masalah serius yakni soal penyelamatan uang negara atau kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah," kata Ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyathry kepada TribunAmbon di Masohi, Senin (11/11/2021).

Asyathry menuturkan, proses audit tidak mengedepankan transparansi dan tidak jelas pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Jika terlalu lama didiamkan oleh inspektorat dikhawatirkan ada semacam kejahatan berantai yang sengaja diperankan oleh oknum tidak bertanggungjawab," ucap Asyatrhry.

Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua juga diminta segera memanggil Kepala Inspektorat untuk segera menindaklanjuti persoalan ini.

"Kalau terlalu lama. Saya pikir Bupati juga harus tegas mengontrol kinerja Inspektur, kalau perlu ditegur agar tidak ada kesan inspektorat menghalang-halangi atau menghambat agenda pemberantasan korupsi. Sebab kalau itu terjadi, efeknya akan berbahaya dan berbuntut pidana juga bagi inspektorat terlebih oknum yg diduga bermain," saran Asyathry. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved