Breaking News:

Maluku Terkini

Rapat Bersama Komisi III, Andi Nurka Bicara Soal Anggaran hingga Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi

Dalam rapat kunjungan kerja tersebut, Andi menjelaskan tentang kondisi umum Jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku dalam pelaksanaan tugasnya.

Humas Kemenkumham
Kakanwil Kemenkumham Maluku, Andi Nurka mengikuti rapat dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pengadilan Tinggi Ambon, Jumat (8/10/21). 

TRIBUNAMBON.COM - Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku, Andi Nurka rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pengadilan Tinggi Ambon, Jumat (8/10/21) lalu.

Kegiatan Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. didampingi 12 Anggota dari 7 Fraksi.

Maluku, Andi Nurka mengikuti rapat dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (R.I) bertempat di Pengadilan Tinggi Ambon, Jumat (8/10/21).
Maluku, Andi Nurka mengikuti rapat dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (R.I) bertempat di Pengadilan Tinggi Ambon, Jumat (8/10/21). (Humas Kemenkumham)

Dalam rapat kunjungan kerja tersebut, Andi menjelaskan tentang kondisi umum Jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku dalam pelaksanaan tugasnya.

Andi juga menjelaskan kondisi anggaran serta capaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik.

Dijelaskan, Kemenkumham menerima anggaran yang dipergunakan untuk program prioritas.

Berikut program prioritas yang dimaksud Andi.

  • Pembangunan gedung Kanwil untuk pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik.
  • Harmonisasi peraturan daerah yang berkualitas
  • Pelayanan publik dibidang hukum
  • Mendukung penegakan hukum
  • Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum dan HAM di Provinsi Maluku.
  • Menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
  • Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan
  • Mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
  • Beberapa bangunan yang perlu dilakukan perbaikan
  • Rencana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan kelas III yang diusulkan menjadi kelas II.
  • Upaya pemberantasan peredaran narkoba.
  • Pembangunan Kantor Imigrasi yang baru di Maluku Barat Daya

Soal pembangun kantor imigrasi, Andi menyebutkan kantor tersebut akan mengawasi 3 perbatasan negara yakni, Timor Leste, Australia dan Papua Nugini.

Mendengar hal tersebut, perwakilan Komisi III memberikan penegasan kepada Kakanwil dan masing-masing Ketua Pengadilan agar terus melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum.

"Tidak hanya menebak kasus karena sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus.," kata anggota dari Fraksi Demokrat, Santoso

Dia menegaskan agar keamanan pada UPT pemasyarakatan harus benar-benar diperhatikan, utamanya arus pendek dan Instalasi listrik agar menghindari kebakaran.

Juga dia meminta sipir terus dipantau kinerjanya.

Sementara terkait pengusulan pembangunan Kantor Imigrasi yang baru, Komjen (Purn) Drs. Adang Daradjatun dari Fraksi PKS sangat mengapresiasi hal tersebut.

“Selain akan meningkatkan eksistensi dalam pelayanan keimigrasian juga akan meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian dibeberapa perbatasan yang kurang bisa dijangkau dari 2 Kantor Imigrasi yang telah ada di Provinsi Maluku sebelumnya” ujar Adang.

Dalam rapat ini, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Agung Rektono Seto, Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Saiful Sahri, Plh. Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim) Boedi Prayitno, Kepala Bagian Umum, La Margono, dan Kepala Bagian Pelaporan dan Humas, Abd Malik Wagola, sebagai representrasi Kemenkumham Maluku. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved