Breaking News:

Korupsi Dana Desa

Korupsi Rp 600 Juta, Penjabat Kepala Desa Rarat – Maluku Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seram Bagian Timur, Endang Anakoda menuntut terdakwa lantaran melakukan tindak pidana korupsi anggaran Dana Desa (DD)

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Terdakwa Muh. Yusuf Rumalean, Penjabat Kepala Desa Rarat, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku dituntut pidana penjara selama enam tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seram Bagian Timur, Endang Anakoda menuntut terdakwa lantaran melakukan tindak pidana korupsi anggaran Dana Desa (DD) sejak tahun 2017 hingga 2019.

“Meminta kepada majelis hakim agar memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata JPU di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (7/10/2021).

Dalam amar tuntutannya, terdakwa dinilai melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no. 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sidang secara virtual itu dipimpin ketua majelis hakim Christina Tetelepta cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Ali Rumauw.

Tak hanya pidana badan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca juga: Bandar Sabu di Kota Tual Dituntut 10 Tahun Penjara

Baca juga: Listrik 24 Jam Teraliri di Air Buaya dan Fena Leisela, Warga; Terima Kasih

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 600 juta lebih, dengan ketentuan bila tidak mampu mengembalikan uang tersebut maka diganti dengan pidana selama enam bulan kurungan.

JPU mengungkan, hal yang meringankan tuntutannya terhadap terdakwa yakni, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa berterus terang dipersidangan.

Sedangkan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sebelumnya disebutkan, kasus ini bermula saat pemerintah mengalokasikan anggaran ADD dan DD kepada Desa Rarat sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan nilai pertahun sebesar ratusan juta.

Namun dalam realisasi anggaran, terdakwa tidak transparan dan sejumlah item di dalam RAB tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Yakni, bantuan bahan bangunan kepada masyarakat dan sejumlah kegiatan Desa yang didapati fiktif.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp 600 juta lebih. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved