Breaking News:

Nasional

Kapolri Didesak Minta Maaf soal Penangkapan 17 Aktivis Papua yang Demo di Kedubes AS

Tim advokasi Papua meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada17 aktivis yang akan demo di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat

Editor: Adjeng Hatalea
(Dokumentasi Ambrosius Mulait)
Polisi membubarkan dan menangkap aktivis Papua yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021).(Dokumentasi Ambrosius Mulait) 

Selain itu, pemerintah diminta untuk menjamin akses pemulihan bagi korban dan segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

. Sebelumnya, polisi membubarkan dan menangkap aktivis Papua yang akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021) siang.

Salah satu peserta aksi, Ambrosius Mulait, mengungkapkan bahwa massa aksi yang berjumlah 17 orang langsung diangkut paksa begitu tiba di depan Kedubes AS.

Para peserta unjuk rasa itu baru dilepas pada Jumat (1/10/2021), setelah diperiksa sekitar 18 jam.

"Baru tadi pagi jam 07.45 Wib pagi dibebaskan tanpa ada status apa pun, tidak ada status tersangka," kata Citra Referandum, pengacara dari LBH Jakarta yang ikut mengadvokasi para aktivis yang ditangkap, Jumat.

Salah satu peserta aksi, Ambrosius Mulait, mengungkapkan bahwa massa aksi yang berjumlah 17 orang langsung diangkut paksa begitu tiba di depan Kedubes AS.

Para peserta unjuk rasa itu baru dilepas pada Jumat (1/10/2021), setelah diperiksa sekitar 18 jam.

"Baru tadi pagi jam 07.45 Wib pagi dibebaskan tanpa ada status apa pun, tidak ada status tersangka," kata Citra Referandum, pengacara dari LBH Jakarta yang ikut mengadvokasi para aktivis yang ditangkap, Jumat.

Atas kejadian ini, tim advokasi Papua mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat kepada massa aksi.

Selain itu, pemerintah diminta untuk menjamin akses pemulihan bagi korban dan segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. S

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved