Breaking News:

Nasional

Kapolri Didesak Minta Maaf soal Penangkapan 17 Aktivis Papua yang Demo di Kedubes AS

Tim advokasi Papua meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada17 aktivis yang akan demo di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat

Editor: Adjeng Hatalea
(Dokumentasi Ambrosius Mulait)
Polisi membubarkan dan menangkap aktivis Papua yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021).(Dokumentasi Ambrosius Mulait) 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Tim advokasi Papua meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada17 aktivis yang akan demo di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan keterangan dari tim advokasi Papua, para demonstran yang hendak menyampaikan aspirasinya ditangkap paksa dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik meminta maaf kepada masyarakat Papua atas kejadian pelanggaran penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, kekerasan dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap massa aksi papua," tulis tim advokasi dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021) malam.

Adapun tim advokasi Papua terdiri dari perwakilan Papua itu yakni Kita Michael Himan, perwakilan LBH Jakarta Citra Referandum, perwakilan LBH Masyarakat Nixon Randy, dan perwakilan Kontras, Abimanyu Septiadji. Tim advokasi Papua menyampaikan bahwa sempat terjadi kekerasan dalam proses pembubaran dan penangkapan massa aksi.

"Pada saat pembubaran, terdapat massa aksi yang terkena pukulan di bagian mata, diinjak, ditendang dan 2 orang perempuan Papua mengalami pelecehan seksual," ujar dia.

Tim advokasi Papua menyatakan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selanjutnya, tim advokasi Papua juga menyebut aparat Kepolisian melakukan tindakan penangkapan terhadap 2 orang asli Papua di LBH Jakarta.

Padahal, menurut dia, 2 orang itu sama sekali tidak mengikuti aksi yang dilakukan di Kedubes Amerika Serikat.

"Selain pelanggaran terhadap hukum dan HAM, hal tersebut juga merupakan tindakan rasis dan diskriminatif terhadap orang Papua," kata dia.

Atas kejadian ini, tim advokasi Papua mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat kepada massa aksi.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved