Breaking News:

Nasional

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Editor: Adjeng Hatalea
(KOMPAS/SUPRIYANTO)
Ilustrasi(KOMPAS/SUPRIYANTO) 

Hal serupa juga terjadi dalam kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1 yang menyeret sejumlah pengurus Partai Golkar.

Eni Maulani Saragih mengaku, sebagian uang hasil korupsi mengalir ke panitia Munaslub Partai Golkar dimana Eni menjadi bendahara acara ini. Jika dirunut masih banyak lagi kasus-kasus korupsi para politisi yang menyeret parpolnya.

Namun, hingga saat ini hukuman hanya berhenti di politisi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sementara parpol yang diduga juga ikut menikmati aliran uang haram tak diberi sanksi. Parpol tak bisa selamanya mengkambinghitamkan dan mengorbankan kader dalam kasus tindak pidana korupsi. Pasalnya, selain ada dugaan partai juga ikut menikmati uang hasil korupsi, parpol juga bertanggung jawab mendidik dan membina para kadernya agar tak terjerat korupsi.

(Mungkin) sudah saatnya menimbang untuk menghukum parpol yang kadernya banyak melakukan tindak pidana korupsi agar kasus ini tak terus berulang.

Jadi, bisakah parpol dihukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan kadernya? Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (29/9/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

(Kompas.com / Heru Margianto)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved