Breaking News:

Nasional

Fahri Bachmid Juga Diminta Jadi Ahli dalam Pengajuan JR AD/ART Partai Demokrat ke MA RI

Pembelaan Yusril kepada mereka dengan langkah mengajukan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat ke MA

Editor: Fandi Wattimena
Sumber; Istimewa
Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H 

TRIBUNAMBON.COM - Pengacara kondang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,S.H.,M.Sc membela empat kader Partai Demokrat yang dipecat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pembelaan Yusril kepada mereka dengan langkah mengajukan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk kepentingan teknis peradilan dalam proses pemeriksaan perkara Judicial Review AD/ART Partai Demokrat oleh MA selain dokumen Permohonan Pemohon yang telah disusun sedemikian rupa dengan dalil-dalil dan argumentasi yuridis dan konstitusional yang sangat kuat dan memadai oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,S.H.,M.Sc, maka selanjutnya untuk memperkuat permohonan JR tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra juga menghadirkan Ahli yang relevan dengan pokok perkara ini.

Yaitu : Dr. Hamid Awaludin,S.H.,M.H.; Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,S.H.,M.H. dan Pakar Hukum Tata Negara Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. untuk melengkapi dan memperkuat dalil permohonan judicial review yang akan diperiksa dan diputus oleh MA.

“Iya benar, saya diminta serta diajukan sebagai Ahli dalam perkara judicial review ini oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,S.H.,M.Sc dan Kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office sesuai kapasitas akademik dan keilmuan saya, ujar Akademisi dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H., dikatakan secara lengkap keterangan saya telah disampaikan dan menjadi bagian dari berkas permohonan untuk kepentingan pemeriksaan perkara judicial review di MA,” ujar Fahri Bachmid saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/9/2021).

Menurut Fahri, gugatan AD/ART Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono tersebut merupakan suatu isu sekaligus permasalahan negara yang harus dipecahkan secara serius dan tuntas melalui suatu terobosan hukum dan keputusan yang lebih prospektif serta futuristik untuk perbaikan “kesisteman” partai politik di indonesia kedepan. Juga dalam bingkai prinsip negara hukum yang demokratis serta demokrasi konstitusional.

“Ketika Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,S.H.,M.Sc mengajukan permohonan ini ke MA, kita secara sadar harus mahfum bahwa masalah AD/ART Partai Politik secara hukum peraturan perundang-undangan kita luput menjangkau serta mengatur soal masalah ini,” katanya.

Sebab secara hipotetis, Fahri mengatakan bagaimana bila AD/ART parpol bertentangan dengan misi dan tujuan parpol seperti yang diatur dalam perundang-undangan  partai politik,? karena UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik hanya mengharuskan bahwa AD/ART sebuah parpol memuat visi dan misi, azas dan ciri, nama, lambang, tanda gambar, kepengurusan dan mekanisme pemberhentian anggota.

Baca juga: Usai Ditahan Imbang, Siwalima FC; Kami Masih Punya Sisa 2 Pertandingan

“Dan tidak ada satupun perintah yang bersifat imperatif dan kewajiban bagi parpol agar AD/ART mereka sejalan dengan tujuan parpol yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya,” tandasnya.

Sedangkan disisi lain AD/ART adalah peraturan dasar “hukum “ yang mengatur secara internal parpol. Dijelaskan Fahri, anggota parpol bisa diberhentikan karena melanggar AD/ART partai politik. Dengan demikian, lanjut dia, jika corak dan karaker kepemimpinan parpol yang despotisme, oligarkis, elitisme, serta feodel maka tentu secara hukum sudah tidak sejalan dengan tujuan asasi parpol untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai perintah peraturan perundang-undangan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved