Breaking News:

Korupsi di Maluku

Pekan Ini Kejati Limpahkan Berkas Dakwaan Tersangka Kasus Korupsi Taman Kota KKT-Maluku

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada TribunAmbon.com mengatakan, saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyusun surat

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) segera melimpahkan berkas dakwaan salah satu tersangka kasus korupsi anggaran proyek pembuatan taman kota dan pelataran parkir pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Hartanto Hoetomo.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada TribunAmbon.com mengatakan, saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyusun surat dakwaan Komisaris PT. Inti Graha Nusantara itu.

"Minggu ini kita limpahkan, JPU sedang menyusun surat dakwaan dulu," kata Wahyudi, Senin (13/9/2021) sore.

Lanjutnya, sejak penangkapan pada 3 September lalu, mantan buronan itu juga telah diperiksa sebagai tersangka pada pekan lalu.

Pemeriksaan tersangka sudah dilakukan Minggu lalu," tambahnya.

Diberitakan Sebelumnya, Hartanto ditangkap tim Tangkap Buron Kejagung RI bersama tim Kejati Maluku di Jakarta Barat, 3 September lalu.

Baca juga: Besok SKD PPPK, Puluhan Guru Honorer dari Berbagai Daerah di Maluku Tengah Ikut Rapid Test Antigen

Baca juga: Didemo Mahasiswa, Pengalihan Gedung Kuliah di IAIN Ambon Gagal

Tersangka dalam kasus bernilai Rp 4,5 miliar ini jadi buronan lantaran berulangkali mangkir dari panggilan jaksa untuk diperiksa sebagai tersangka.

Pria bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur ini beralasan sakit terpapar Covid-19 serta mencari penasihat hukum.

Hartanto menjadi tersangka bersama tiga terdakwa lainnya yaitu, Kepala Dinas PUPR KKT Andrianus Sihasale, Wilma Fenanlampir selaku PPTK dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas.

Dalam proyek pembangunan Taman Kota KKT, Hartanto Hoetomo berperan sebagai kontraktor pekerjaaan pembangunan.

Sementara untuk tiga terdakwa lainnya tengah menjalani persidangan di pengadilan Negeri Ambon.

Ketiganya juga ditahan di Rutan Kelas II Ambon dan Lapas Perempuan.

Proyek Taman Kota di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sendiri, menggunakan sumber anggaran dari APBD Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 4,5 Miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, akibat perbuatan para terdakwa dan tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp 1,38 milliar. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved