Breaking News:

Ambon Hari Ini

Ombudsman Maluku Selidiki Hilangnya Hutan Tangkapan Air, Dampak Krisis Air

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku melakukan penyelidikan terkait krisis air bersih yang terjadi di Kota Ambon.

Penulis: Muh Ridwan H Tuasamu | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamat 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Ridwan Tuasamu

AMBON, TRIUBUNAMBON.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku melakukan penyelidikan terkait krisis air bersih yang terjadi di Kota Ambon.

Penyelidikan tersebut dilakukan setelah mendapat laporan dari sejumlah warga yang kurang mendapatkan pasokan air.

Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat, hal itu terjadi karena hilangnya kawasan hutan tangkapan air.

"Hilangnya hutan tangkapan air sebabkan kelangkaan," kata Hasan, (9/9/2021).

Temuan tersebut didapat setelah pihaknya melakukan penyelidikan langsung di lokasi hutan lindung, Desa Soya, Sirimau, Kota Ambon.

Hilangnya kawasan hutan lindung disebabkan pengalihfungsian lokasi itu menjadi kawasan pemukiman dan lahan pertanian warga.

Dengan demikian, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan mendalam dengan meminta informasi dari beberapa pihak terkait.

Baca juga: Diminta Surati Pempus Terkait Harga Pertalite, Ombudsman; Itu Tugas Pemerintah

Baca juga: DPRD Minta Warga Ambon Rutin Bayar Retribusi Sampah

Yakni Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PT. Dream Sukses Airindo sebagai penyedia jasa air bersih.

"Kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan dengan meminta informasi Oemda dan Pemkot, juga perusahaan air minum," ucapnya

Pasalnya, jika terus dibiarkan oleh pemerintah maka akan terjadi kelangkaan air bagi masyarakat kedepannya.

Sebagaimana dimuat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang menyebutkan bahwa hak rakyat atas air dijamin oleh negara.

Sehingga pemerintah daerah diharapakan segera membuat regulasi terkait perlindungan kawasan serapan air bersih.

Termasuk pencegahan dan pengendalian kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved