Breaking News:

Nasional

Korban Rentan Diintimidasi, Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di KPI Harus Ada di Koridor Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem menilai semua diskusi atau mediasi terkait kasus pegawai KPI, MS, yang menjadi korban pelecehan seksu

Editor: Adjeng Hatalea
Istimewa
Ilustrasi Pemerkosaan Pelecehan 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem menilai semua diskusi atau mediasi terkait kasus pegawai KPI, MS, yang menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia, harus dilakukan dalam koridor hukum.

Menurut Sahroni, keterlibatan pihak eksternal dari proses pemeriksaan di KPI juga diperlukan.

“Semua diskusi dan mediasi harus sudah berada di koridor hukum. Di hadapan polisi atau pengadilan,” kata Sahroni kepada Kompas.com, Kamis (9/9/2021). Sebab, ia berpandangan, dalam kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, korban atau pelapor kerap mendapatkan tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu.

Oleh karena itu, ia sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap MS.

“Karena dalam kasus seperti ini, kerap kali pelapor atau korban mendapatkan tekanan atau intimidasi. Jadi paling tidak korban pelapor harus mendapatkan perlindungan,” ucap dia.

Selain itu, Sahroni juga menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena di dalamnya akan mengatur soal perlindungan korban kekerasan seksual.

“Ini lah mengapa RUU PKS yang membahas perlindungan korban pelapor sangatlah penting,” katanya.

Sebelumnya, MS telah memberikan keterangan pada tim investigasi internal KPI mengenai kejadian yang dialaminya tanpa didampingi tim kuasa hukumnya pada Selasa (7/9/2021).

Kemudian, MS juga dikabarkan sudah bertemu dengan para terduga pelaku membahas upaya perdamaian.

Pertemuan itu dilangsungkan di kantor KPI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2021).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved