Breaking News:

Maluku Terkini

Hak Perempuan dan Anak Pasca Konflik Pelauw Terabaikan, Komnas HAM; Wajib Dipenuhi

etua Komnas HAM Maluku Benediktus Sarkol berkomitmen mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak pasca konflik Pelauw yang terbaikan.

Mesya Marasabessy
Komnas HAM Maluku mendengarkan keluhan dari beberapa perempuan perwakilan korban konflik Pelauw, Rabu (9/9/2021) malam. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Hak perempuan dan anak pasca konflik Pelauw tak boleh berakhir.

Ketua Komnas HAM Maluku Benediktus Sarkol berkomitmen mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak pasca konflik Pelauw yang terbaikan.

Hal tersebut disampaikan usai mendengarkan keluhan dari beberapa perempuan perwakilan korban konflik di Ruang Rapat Komnas HAM Maluku, Rabu (9/9/2021) malam.

“Kami akan dorong pemerintah memberikan hak mereka yang sudah terbaikan selama sembilan tahun ini,” kata Benediktus Sarkol kepada TribunAmbon.com.

Baca juga: Kado Spesial bagi Warga di Ulang Tahun Kota Ambon Tahun Depan Sudah Disiapkan

Baca juga: Sapulette; Sistem Ganjil-genap Angkot di Ambon Bisa Berlaku Lagi Asal Setoran Naik

Ia menerangkan, betapa pentingnya pemerintah dalam memperhatikan hak-hak perempuan dan anak pasca konflik.

Apalagi dua tahun lalu, terjadi gempa bumi di Maluku dan mereka juga merasakannya, otomatis penderitaan mereka terus bertambah.

“Karena hak-hak perempuan dan anak itu penting pasca konflik. Karena mereka sudah terjerat di dalam konflik sosial ditambah dengan bencana alam gempa bumi waktu itu sehingga mereka mengalami penderitaan yang berkepanjangan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, Komnas HAM akan selalu siap memfasilitasi demi membangun generasi Pelauw lebih baik kedepan.

Selain itu, Komnas HAM juga akan terus mempertanyakan peran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten.

“Kami dari Komnas HAM siap memfasilitasi sampai sejauh mana demi membangun pelauw kedepan. Kami akan mempertanyakan dimana peran pemerintah provinsi dan kabupaten,” tandasnya.

Adapun hak perempuan dan anak yang dimaksud pasca konflik sosial seperti dimulai dari program pencegahan, penanganan, dan program pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan RI Olivia Latuconsina dan pendiri LAPPAN Baihajar Tualeka. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved