Breaking News:

Ambon Terkini

Diminta Surati Pempus Terkait Harga Pertalite, Ombudsman; Itu Tugas Pemerintah

Sebelumnya, Ombudsman Maluku menyarankan agar Wali Kota Ambon berjuang untuk menurunkan harga BBM jenis Pertalite.

Penulis: Muh Ridwan H Tuasamu | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/Lukman
MALUKU: Aktivitas pengisian BBM di SPBU Kota Masohi, Maluku Tengah. Kamis (2/9/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.comz Ridwan Tuasamu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kenaikan tarif angkutan kota (Angkot) di Ambon menyusul penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tidak terelakkan.

Sebelumnya, Ombudsman Maluku menyarankan agar Wali Kota Ambon berjuang untuk menurunkan harga BBM jenis Pertalite.

Namun, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Robby Sapulette justru berpendapat Ombudsman lah yang harus menyurati Pempus.

Merespon pernyataan itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat mengatakan, pihaknya tidak punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut.

"Tugas pemerintah sebagai eksekutor yang harusnya bersuara ke Pempus," kata Hasan kepada TribunAmbon.com, Kamis (9/9/2021).

Ombudsman sebagai instansi pengawasan pelayanan publik hanya bisa mendorong dengan pengusulan gagasan.

Selain itu, pihaknya tidak bisa melakukan eksekusi langsung, karena merupakan wewenang pemerintah kota.

"Kita hanya bisa pengusulan gagasan saja, bukan sebagai eksekutor," tegasnya. 

Sejak awal, Ombudsman memang menentang adanya kenaikan tarif angkot di Kota Ambon.

Pasalnya, langkah tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Akan tetapi, pihaknya tetap mendukung penghapusan Premium sebagai wujud mendukung program langit biru.

Diketahui, tarif angkot resmi naik sejak Kamis (7/9/2021) bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-446 Kota Ambon.(*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved