Breaking News:

Nasional

Pemerintah Didesak Investigasi dan Evaluasi Kebakaran Lapas Tangerang

Sebab menurut Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu sejak tiga tahun terakhir terdapat 13 Lapas yang mengalami kebakaran.

Editor: Adjeng Hatalea
ANTARA FOTO/HANDOUT/STR)
Suasana Blok C2 pascakebakaran di Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini hari.( 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM – Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah segera menginvestigasi dan mengevaluasi peristiwa kebakaran di lembaga permasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.

Adapun koalisi masyarakat sipil itu adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Sebab menurut Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu sejak tiga tahun terakhir terdapat 13 Lapas yang mengalami kebakaran.

"Catatannya dari 13 lapas itu 10 di antaranya terbakar dalam kondisi overcrowding atau di ambang batas overcrowding. Hanya 3 lapas (terbakar) yang tidak mengalami overcrowding,” ungkap Erasmus dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021).

Lebih lanjut Erasmus mengatakan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terdapat 3 lapas yang terbakar karena korsleting atau arus listrik pendek.

Dalam pandangan Erasmus, kondisi infrastruktur lapas yang hampir sama dan kondisi melebihi kapasitas yang merata sangat mungkin menyebabkan kebakaran lapas kembali terjadi.

“Ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi dan melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur bangunan rutan dan lapas dengan sistem proteksi dan keamanan yang kuat,” papar dia.

Erasmus menegaskan revitalisasi infrastruktur lapas akan menjamin keamanan dan keselamatan Warga Binaan Pemasyarakatan, maupun petugas lapas.

Maka Erasmus meminta pemerintah untuk melakukan tiga langkah utama. Pertama melakukan investigasi dan evaluasi terhadap bangunan dan kondisi keselamatan rutan dan lapas.

“Termasuk protokol keamanan dan penanganan kondisi darurat,” ucap dia.

Kedua, menentukan langkah pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa dan jatuhnya korban.

(Kompas.com / Penulis: Tatang Guritno
 | Editor: Krisiandi) 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved