Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

DPO Perkara Korupsi Taman Kota KKT - Maluku, Hartanto Hoetomo Akhirnya Ditangkap di Jakarta

Proses penangkapan dilakukan atas kerjasama Tim Tabur Kejati Maluku bersama dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung RI.

Kejati Maluku
Penangkapan DPO kasus korupsi pembangunan taman kota KKT, Maluku di Jakarta Barat 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Tersangka perkara kasus korupsi pembangunan Taman Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KTT) Maluku Tenggara Barat, Hartanto Hoetomo (58) akhirnya tertangkap.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Wahyudi Kareba, mengatakan tersangka Hartanto ditangkap di Kawasan Kebun Jeruk, Provinsi Jakarta Barat, sekitar pukul14.58 WIT, Jumat (3/9/2021).

"Diamankan di Jalan H. Suaib I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tanggal 3 September 2021," kata Wahyudi dalam rilis, Minggu (5/9/2021) pagi.

Baca juga: Tiga Kali Mangkir, Kontraktor PT. Inti Artha Nusantara Hartanto Hutomo Masuk DPO Kejati Maluku

Lanjutnya, proses penangkapan dilakukan atas kerjasama Tim Tabur Kejati Maluku bersama dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung RI.

Penangkapan DPO kasus korupsi pembangunan taman kota KKT, Maluku di Jakarta Barat
Penangkapan DPO kasus korupsi pembangunan taman kota KKT, Maluku di Jakarta Barat (Kejati Maluku)

Sebelumnya, Direktur PT. Inti Artha Nusantara ini ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tiga orang lainnya yakni, Kepala Dinas PUPR KKT Andrianus Sihasale, Wilma Fenanlampir selaku PPTK dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas.

Dalam proyek pembangunan Taman Kota KKT, Hartanto Hoetomo berperan sebagai kontraktor pekerjaaan pembangunan.

Hoetomo lantas dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran mangkir tiga kali atas panggilan jaksa.

Tersangka yang menetap di Surabaya, Jawa Timur itu beralasan sakit dan masih mencari penasihat hukum.

Sementara untuk tiga tersangka lainnya telah berstatus terdakwa dan tengah menjalani persidangan di pengadilan Negeri Ambon.

Ketiganya menjalani penahanan di Rutan Kelas II Ambon dan Lapas Perempuan.

Proyek Taman Kota di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu, menggunakan sumber anggaran dari APBD Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 4,5 Miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, akibat perbuatan para terdakwa dan tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp 1,38 milliar. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved