Breaking News:

Maluku Terkini

Ombudsman Maluku Desak Pemerintah Buru Lunasi Hutang Lahan Sumur PDAM

Lanjutnya, LAHP diterbitkan setelah Ombudsman RI Perwakilan Maluku melakukan investigasi terhadap laporan warga Kabupaten Buru.

TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamat 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Ridwan Tuasamu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru melunasi pembayaran lahan milik warga yang digunakan membangun sumur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Kami sudah tindak lanjut dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), jadi harap ditindaklanjuti," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat kepada TribunAmbon.com, Jum'at (3/9/2021).

Lanjutnya, LAHP diterbitkan setelah Ombudsman RI Perwakilan Maluku melakukan investigasi terhadap laporan warga Kabupaten Buru.

Jika Pemkab Buru tidak menindaklanjuti LAHP tersebut, Ombudsman bisa mengeluarkan surat rekomendasi dari pusat.

Karena berdasarkan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Baca juga: Tumpukan Sampah di Pasar Tatanggo Namlea Sudah Dibersihkan DLHP Buru

Baca juga: Sebentar Lagi Bayar Angkot di Kota Ambon Pakai Kartu

“Kita kasih waktu 30 hari kepada mereka, bila tidak ditindaklanjuti akan dikeluarkan rekomendasi oleh Ombudsman RI,” ujarnya

Jika rekomendasi dikeluarkan maka Bupati Buru akan mendapat teguran dari pemerintah pusat.

Dari hasil investigasi ditemukan adanya penyimpangan prosedur dalam proses tahapan pengadaan lokasi Sumur PDAM Namlea pada tahun anggaran 2015.

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat sumur PDAM Namlea tersebut belum mendapatkan pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah kepada Pemkab Buru.

Ombudsman juga menilai pemerintah setempat sengaja mengabaikan pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak.

Padahal ada bukti dokumen pengadaan tanah tahun anggaran 2020 tentang surat perjanjian jual beli tanah antara ahli waris dengan Pemkab Buru. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved