Breaking News:

Maluku Terkini

Masyarakat Adat di Pulau Buru Minta Presiden Jokowi Buka Kembali Tambang Emas Gunung Botak

Permintaan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru

Penulis: Andi Papalia | Editor: Fandi Wattimena
Sumber; Istimewa
Ketua Dewan Adat Kerajaan Buru, Agus Nurlatu 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Masyarakat adat Pulau Buru meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar secepatnya mengeluarkan regulasi terkait pertambangan rakyat di Kawasan Gunung Botak, Desa Persiapan Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru.

Permintaan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, M Ilias Hamid, di Ruang Rapat Kantor Bupati Buru, Kamis (5/8/2021) kemarin.

Saat pembahasan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah Pusat.

Ketua Dewan Adat Kerajaan Buru, Agus Nurlatu mengatakan, tambang emas Gunung Botak akan sangat membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan hidup warga.

Baca juga: Diputuskan Tidak Bersalah, Laitupa Menangis; Terima Kasih yang Mulia

Baca juga: Edison Minta Murad Ismail Evaluasi Jabatan Kadis Pendidikan Maluku

Sehingga warga sangat berharap tambang dapat segera dibuka kembali.

"Kami masyarakat adat meminta Presiden, Wakil Presiden, Gubernur Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, untuk membuka tambang emas gunung botak secara resmi dan legal, sesuai aturan yang berlaku," kata Nurlatu.

"Karena tambang gunung botak belum ada perintah dari kepala adat satupun, terkait pembukaan gunung botak, ini inisiatif dari masyarakat adat dengan kepentingan untuk mereka punya anak sekolah dan kepentingan dimasa pandemi," tambahnya.

Hal serupa juga diungkapkan tokoh adat lainnya, Bagin Solissa. Dia pun berharap pemerintah kabupaten dan provinsi bisa membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pusat.

"Kami berharap pemerintah daerah maupun Gubernur Maluku, agar segera mengeluarkan regulasi atau aturan baru, sehingga masyarakat bekerja dengan tenang, karena setiap Minggu harus ganti terpal, karena sering terjadi penyisiran dari pihak TNI dan Polri," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved