Breaking News:

Kasus PLTMG Namlea

Kasus Korupsi PLTMG Namlea - Maluku, Ferry Tanaya Dinyatakan Tak Bersalah Oleh Majelis Hakim

Majelis Hakim memutuskan terdakwa Ferry Tanaya tak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer dan subsider

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan PLTMG Namlea di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (6/8/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Majelis Hakim akhirnya menyampaikan putusan kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Majelis Hakim memutuskan terdakwa Ferry Tanaya tak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer dan subsider Jaksa Penuntut Umum.

"Majelis Hukum memutuskan menyatakan terdakwa Ferry Tanaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer dan sekunder," kata Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (6/8/2021) sore.

Pasal yang menjerat Ferry Tanaya yakni Pasal 2 (primer) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim juga memutuskan terdakwa Ferry Tanaya harus segera dibebaskan.

Baca juga: Roby Sapulette Akui Traffic Light di Ambon Sering Gangguan Akibat Tersambar Petir

Baca juga: Bagi 1000 Nasi Bungkus Gratis Saat Wisuda, Mahasiswa IAIN Ambon Panen Pujian Netizen

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai macam hal termasuk keterangan saksi dan barang bukti.

Disebutkan juga tanah yang dimiliki Ferry Tanaya merupakan tanah hak Erfpacht namun berdasarkan UU bagi pembeli yang memiliki etikad baik dilindungi dan selama lebih 30 tahun menguasai, tanah dapat jadi hak milik sehingga ia berhak mendapatkan ganti rugi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menjatuhi hukuman penjara selama 10,6 Tahun.

Serta membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 6 miliar lebih subsider penjara selama 4,3 tahun penjara.

Ferry Tanaya merupakan pengusaha yang menjual lahan miliknya seluas 48.645, 50 hektar di Jikubesar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku kepada PT. PLN Unit Induk Wilayah Maluku.

Tanah tersebut sebelumnya dia beli pada Tahun 1985 dari ahli waris Wakanno.

Kemudian, untuk pembangunan PLTMG Namlea, PLN lantas menemui keluarga Ferry Tanaya untuk membeli lahan tersebut guna membangun PLTMG Namlea.

Setelah terjadi penolakan dan perundingan, Fery Tanaya akhirnya menyetujui pembelian lahannya demi kepentingan masyarakat di Pulau Buru.

Setelah itu, PLN mengirimkan surat ke BPN Namlea untuk melakukan pengukuran tanah dilokasi yang dimaksud.

Kepala kantor BPN Buru, Jos Sorsesi (almarhum) secara lisan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran, yakni terdakwa Abdul Gafur Laitupa untuk melakukan pengukuran.

Terdakwa Gafur disebut membuat peta lokasi nomor 02208 tanggal 16 Juni 2016 tak sesuai data sebenarnya dan mencatumkan Ferry Tanaya sebagai pemilik lahan. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved