Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Kejari Buru Segera Tetapkan Tersangka Timbunan Fiktif dan Tambatan Perahu Namrole

Kejari Buru telah mengantongi calon tersangka kasus timbunan fiktif RSUD Namrole dan kasus tambatan perahu

Editor: Salama Picalouhata
Andi Papalia
Kejaksaan Negeri Buru menggelar ekspos kasus penyelundupan merkuri di Kantor Kejari Buru, Jumat (9/4/2021). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi mengungkapkan telah mengantongi calon tersangka kasus timbunan fiktif RSUD Namrole dan kasus tambatan perahu di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.

Berdasarkan hasil penyidikan, disebutnya calon tersangka lebih dari satu orang.

"Dalam dua kasus ini, calon tersangka lebih dari satu orang. Sesuai perbuatan materil dari masing-masing pelaku, tentu siapa saja yang kita anggap paling bertanggungjawab sehingga terjadi kerugian keuangan negara," ujar Muhtadi saat diwawancarai TribunAmbon.com di lingkungan Kantor Kejari Buru, Jumat (30/7/2021) sore.

Baca juga: INFO Gelombang Seminggu Kedepan Mulai Sabtu 31 Juli 2021: Waspada Perairan Yos Sudarso Capai 4 Meter

Namun, Muhtadi menyebut nama calon tersangka tersebut belum bisa dipublikasikan ke media.

Penetapan tersangka, kata Muhtadi, akan dilakukan setelah ada hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku.

Pihaknya telah menyerahkan surat permintaan penghitungan kerugian keuangan negara, kepada BPKP Perwakilan Maluku yang diterima Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi, Sapto Agung Riady.

"Jadi pada hari ini, Jumat 30 Juli 2021, tim penyidik Kejari Buru, dipimpin oleh Kasi Intel, Azer J. Orno, berkoordinasi dengan BPKP Maluku, dan menyampaikan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara, dalam kasus Tambatan Perahu dan Timbunan Fiktif di RSUD Namrole," kata Muhtadi.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi dana Tambatan Perahu Tahun 2019 di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, menghabiskan anggaran Rp 600 juta, namun tidak pernah digunakan karena tidak bermanfaat, hingga mengalami kerusakan.

Kemudian, kasus Timbunan Fiktif, kasus ini terjadi pada 2017. Saat itu, lokasi rumah sakit dijadikan penginapan peserta MTQ.

Karena cuaca ekstrem, kontraktor yang sedang melakukan penggalian selokan mengalihkan timbunannya ke rumah sakit.

Tapi, para aktor yang berperan berdalih ada hutang rumah sakit kepada kontraktor, sehingga dianggarkan dan dilakukan pencairan.

Sejauh ini, kasus tersebut diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 392 juta. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved