Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Lahan Dermaga Lantamal IX Jalani Sidang Perdana

Ketiganya yakni, Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri tahun 2013-2019, Joseph Tuhuleruw dan jerry Tuhuleruw

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan milik Negeri (desa) Tawiri, Kota Ambon untuk pembangunan Dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional Lantamal IX Ambon jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (30/7/2021) pagi.

Ketiganya yakni, Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri tahun 2013-2019, Joseph Tuhuleruw dan jerry Tuhuleruw.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Atammimi dalam dakwaannya mengatakan ketiganya bersama-sama memasukan nama mereka dalam daftar penerima ganti rugi pembebasan lahan.

“Bahwa terdakwa Jacob Nicholas Tuhuleruw bersama-sama dengan Joseph Tuhuleruw dan jerry Tuhuleruw sepakat untuk memasukkan namanya dalam daftar penerima ganti rugi karena Joseph selaku orang yang membantu, menyaksikan dan mendukung Jacob dalam pelaksanaan pembebasan lahan negeri tawiri untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga alternatif TNI AL di Negeri Tawiri,” kata Jaksa dalam sidang virtual yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Andi Adha.

Jaksa menambahkan pada proses pembebasan lahan, terdakwa Jacob tidak memberitahukan dan melibatkan Saniri Negeri.

“Terdakwa Jacob Nicholas tuhuleruw dalam pembebasan lahan milik Negeri Tawiri yang akan digunakan untuk pembangunan Dermaga angkatan laut tidak pernah memberitahukan, tidak pernah melibatkan dan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari saniri Negeri Tawiri,” tambahnya.

Lanjutnya, terdakwa Jacob selaku Raja Negeri Tawiri membuat surat keterangan bahwa tanah yang akan dibebaskan itu milik ketiga terdakwa.

Baca juga: Sidang Perdana; Raja Tawiri Nikmati Rp 2.3 Miliar Hasil Pembebasan Lahan Dermaga Lantamal IX

Baca juga: Belum Ada Listrik di Lapak Relokasi Pasar Apung, Wakil Rakyat; Ini Bukti Pemkot Ambon Tidak Serius

Padahal tanah tersebut milik Negeri Tawiri dan hasil ganti rugi seharusnya diterima dan dimasukkan pada kas Negara sebagai pendapatan hasil Negeri.

“Terdakwa Jacob Nicholas tuhuleruw, Joseph tuhuleruw dan Jerry tuhuleruw, Johana Rachel Soplanit (berkas terpisah) tidak memiliki tanah pada objek yang akan dibebaskan,” jelasnya.

Terdakwa Jacob mengajukan surat keterangan tanah tanpa dokumen lengkap seperti bukti kepemilikan maupun dokumen lainnya namun tetap ditanda-tangani oleh Camat Teluk Ambon M. Nasir Rumata tanggal 23 November 2015.

“Bahwa untuk daftar seluruh tanah yang dibebaskan dan daftar nominasi penerima ganti kerugian terdakwa Jacob Nicholas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri membuat surat keterangan tanah yang ditandatangani yang disahkan oleh Kepala Kecamatan Teluk Ambon M. Nasir Rumata tanggal 23 November 2015, menerangkan seolah-olah tanah tersebut adalah milik ketiga terdakwa,” paparnya.

Berdasarkan data nominative, ketiga terdakwa lalu mendapat pembayaran ganti rugi ke rekening masing-masing.

Terdakwa Jacob Nicolas Tuhuleruw mendapat transfer ke rekening sebanyak lima kali dengan total Rp 2.576.211.000, Jerry Tuhuleruw sebanyak Rp 874.017.000, dan ke rekening Jerry Tuhuleruw sebanyak Rp 373.334.280.

Setelah uang tersebut berada pada rekening, ketiganya lalu mengambil uang tersebut dan terdakwa Jacob kemudian mebagi-bagikan kepada pihak lainnya.

“Uang pembebasan lahan diambil dan dipergunakan sendiri oleh Jacob yaitu Raja Negeri Tawiri sebanyak Rp 2.383.562.000, Joseph dan Jerryy masing-masing sebanyak Rp 20 juta, Johana Rachel Soplanit (berkas terpisah) sebanyak Rp 1.1 miliar, kepada Gereja Ebenezer Tawiri sebanyak Rp 250 juta, dan Alfaris Soplanit sebanyak Rp 50 juta,” papar jaksa.

Akibat perbuatan para terdakwa, sesuai dengan perhitungan Inspektorat Provinsi Maluku, Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp Rp 3.823.562.280.

Ketiganya juga melanggar undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved