Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Kejari Buru Minta BPKP Maluku Segera Audit Kerugian Keuangan Negara Kasus MTQ Bursel

Kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan, masih dalam tahap penyidikan.

Penulis: Andi Papalia | Editor: Salama Picalouhata
TribunAmbon.com/ Andi Papalia
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, Muhtadi 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan, masih dalam tahap penyidikan.

Penuntasan kasus tersebut masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku.

Kajari Buru, Muhtadi mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat permintaan penghitungan kerugian keuangan negara.

"Penyidik telah meminta bantuan BPKP Perwakilan Maluku untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara," kata Muhtadi saat dikonfirmasi TrivbunAmbon.com, melalui whatsapp, Rabu (28/7/2021) pagi.

Baca juga: Bupati Buru Selatan, Tagop Soulisa Akan Diperiksa Soal Kasus Korupsi Dana MTQ

Muhtadi mengungkapkan, surat permintaan diserahkan langsungKasi Pidsus Kejari Buru, Yasser Samahati kepada BPKP Perwakilan Maluku.

Selanjutnya, pihaknya masih menunggu balasan dari pihak BPKP Perwakilan Maluku.

Kasi Pidsus Kejari Buru, Yasser Samahati menyerahkan surat permintaan audit kerugian negara Kasus korupsi dana MTQ Burse, kepada BPKP Perwakilan Maluku, Senin (26/7/2021).
Kasi Pidsus Kejari Buru, Yasser Samahati menyerahkan surat permintaan audit kerugian negara Kasus korupsi dana MTQ Burse, kepada BPKP Perwakilan Maluku, Senin (26/7/2021). (Andi Papalia)

Muhtadi berharap, agar kegiatan yang diduga merugikan negara Rp. 27 miliar lebih tersebut segera diaudit.

Seperti diberitakan, pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada LPTQ Kabupaten Bursel senilai Rp 26.270.000. 000,00 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD pada tanggal 3 Februari 2017.

Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp13. 135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar Rp 10.684. 681.624,00 yang tak bisa dipertanggungjawabkan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved