Breaking News:

Korupsi Dana Desa

Dibatasi Selama PPKM, Jaksa Periksa Saksi Kasus Korupsi ADD Haruku di Polsek Salahutu

Pemeriksan saksi terkait kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tenga

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pemeriksan saksi terkait kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ambon.

Pemeriksaan bertempat di Polsek Salahutu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah lantaran terhalang prasyarat perjalanan selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Ambon.

“Karena mereka harus dilengkapi dengan sertifikat vaksin dan juga berkaitan dengan surat-surat yang masuk ke kota Ambon harus mereka penuhi. karena mereka dari pulau haruku sehingga kita mengambil kebijakan melakukan pemeriksaan di polsek Tulehu jadi tim kesana,” kata Kajari Ambon, Dian Frits Nalle saat konferensi pers di Kantor Kejari Ambon, Rabu (28/7/2021) siang.

Frits menambahkan, kasus dugaan korupsi ini sudah berada ditahap penyidikan dan pemeriksaan saksi dilakukan selama dua hari berturut-turut.

“Haruku ini sudah tahap penyidikan, Jadi tim dua hari berturut-turut kesana melakukan pemeriksaan saksi,” tambahnya.

Frits memastikan, akan menaati protokol kesehatan selama proses penyidikan dan berharap bisa cepat menyelesaikan persoalan dana desa ini meski terkendala aturan selama PPKM.

“Mudah-mudahan bisa cepat selesai, karena kita pahami situasi covid ini yang tadinya Ambon zona orange kini sudah zona merah, sehingga kita harus mempertimbangkan protocol kesehatan,” harapnya.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari laporan warga setempat yang menduga dalam ADD dan DD Haruku Tahun 2017-2018 banyak proyek fiktif sementara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 100 persen dikerjakan.

Kejaksaan juga meminta Inspektorat Kabupaten Maluku tengah untuk melakukan audit terhadap Dana desa itu.

Berdasarkan data yang ditemukan, seperti item Pengadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tahun 2017sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp22.908.000 dan BPJS Tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran Rp64.584.000,00 dicairkan.

Selain itu, dalam Kasus Bantuan Rumah Tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp135.330.000,00.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved