Breaking News:

Korupsi di Maluku

Minta AGL Dibebaskan, Nukuhehe: Tuntutan Jaksa Tak Sesuai Fakta Persidangan

Laitupa merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Tim penasihat hukum Roza Tursina Nukuhehe cs saat sidang di pengadilan negeri Ambon, Jumat (23/7/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.coom, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Roza Tursina Nukuhehe, berharap terdakwa Abdul Gafur Laitupa (AGL) dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Laitupa merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Nukuhehe mengatakan kliennya itu tak melakukan tindak pidana korupsi sesuai yang dipasalkan oleh jaksa penuntut umum.
“Alasan minta bebas karena pak Gafur Laitupa yang didakwaan dalam kasus ini sebagaimana dalam fakta persidangan, pak Gafur Laitupa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tuntuan jaksa,” kata Roza Tursina Nukuhehe kepada tribunambon.com melalui sambungan telepon.

Lanjutnya, Jaksa memaksa semua unsur dalam dakwaan primer yang dikenakan bagi Laitupa terpenuhi namun berbanding terbalik dengan fakta persidangan dan hanya diambil dari berita acara pemeriksaan (BAP) saja.

“Terkait dengan terpenuhinya unsure-unsur dalam pasal primernya atau pasal 2, Jaksa menilai terpenuhinya unsur itu berdasarkan menurut jaksa dalam fakta persidangan dengan bukti surat namun ketika kita lihat dalam tuntutan jaksa fakta persidangan yang jaksa maksudkan itu tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi yang diuraikan dalam tuntutan jaksa,” lanjutnya.

“Kami mengatakan demikian karena fakta persidangan itu JPU dalam konsep fakta persidangan mereka ambil mentah dari BAP, semua keterangan saksi dan surat, hal-hal itu mereka ambil mentah dari BAP sehngga mereka menyimpulkan terpenuhi unsure. Sedangkan fakta persidangan tidak seperti itu,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, saksi yang dihadirkan tak membuktikan Laitupa melakukan korupsi mulai dari saksi fakta dan juga saksi ahli.

Saksi fakta dari PT. PLN mengatakan tak ada masalah dalam melakukan proyek bahkan permohonan hak tanah sudah pada tahapan terakhir.

Sedangkan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namlea yang mengurusi permohonan hak juga mengatakan perbaikan berkas permohonan hak tanah hamper selesai namun jaksa telah menyita seluruh dokumen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved