Breaking News:

Korupsi di Maluku

Kasus Dugaan Korupsi PLTMG Namlea-Maluku, Yosodiningrat Minta Ferry Tanaya Dibebaskan

Tak hanya minta bebas, Yosodingrat juga meminta agar Majelis Hakim yang dipimpin Pasti Tarigan itu memulihkan nama Ferry Tanaya pada kedudukan semula.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Henry Yosodiningrat tengah membaca pledoi pembelaan Ferry Tanaya terkait kasus dugaan korupsi PLTMG Namlea di Pengadilan tipikor Ambon, Jumat (23/7/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Henry Yosodiningrat berharap Ferry Tanaya divonis bebas dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Hal itu ia sampaikan ketika membaca nota pembelaan terhadap kliennya itu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (23/7/2021) sore.

"Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan membebaskan terdakwa Ferry Tanaya karena kami sangat yakin bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan hukum baik tuntutan dakwaan primer maupun subside,” kata Yosodiningrat.

Tak hanya minta bebas, Yosodingrat juga meminta agar Majelis Hakim yang dipimpin Pasti Tarigan itu memulihkan nama Ferry Tanaya pada kedudukan semula.

“Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan nama terdakwa pada kedudukan semula,” tambahnya.

Bukan tanpa bukti, Yosodiningrat bersama timnya memaparkan Ferry Tanaya tidak mencari keuntungan dalam dalam proyek nasional PT. PLN itu.

Bahkan dari awal Ferry Tanaya tak ada niatan menjual tanah kepada pihak PLN.

Baca juga: Ferry Tanaya Dituntut 10,6 Tahun Penjara Gegara Jual Tanah untuk Bangun PLTMG di Namlea – Maluku

Baca juga: Belum Capai Target, Baru 13 Ribu Warga Maluku Tengah yang Divaksin

“Terdakwa menjaga dan merawat tanah itu, pada tahun 2004 Ferry Tanya mengajukan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan dikeluarkan peta bidang. Terdakwa juga tidak pernah menawarkan dan bermaksud menjual tanah itu kepada pihak lain termasuk PLN. PLN lah yang pertama kali datang menemui orang tua Ferry Tanya,” lanjutnya.

Disebutkan juga, berdasar pada keterangan saksi-saksi dipersidangan, Ferry Tanaya adalah pembeli yang beritikad baik dan pembeli yang bertikad baik dilindungi oleh undang-undang.

“Pembeli yang bertikad baik dilindungi oleh undang-undang dan harusnya dituntut kepada penjual tanah dan bukan pembeli yang bertikad baik,” imbuhnya.

“Orang yang menguasai tanah dengan beritikad baik berhak menerima ganti rugi atas tanah yang dikuasainya apabila tanah itu diperlukan untuk kepentingan umum,” jelas Yosodiningrat.

Lanjutnya, saksi yang lain juga menyatakan tanah itu dibeli dari ahli waris Wakanno dan tanah itu tanah adat bukan hak barat.

“Bisa kami simpulkan dari saksi kepala desa, tanah milik terdakwa adalah tanah milik terdakwa, dengan uang ia beli dari ahli wakanno dan itu tanah adat dan bukan hak erfpacht,” lanjutnya.

Usai mendengar pledoi, hakim menunda sidang hingga pekan depan. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved