Breaking News:

PPKM Darurat

Jumlah Kasus Covid-19 hingga Dampak Sosial Ekonomi Jadi Pertimbangan Relaksasi PPKM

Pemerintah berencana melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai 26 Juli 2021 dengan sejumlah syarat. 

Editor: Adjeng Hatalea
Tribunnews/Jeprima
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020). Arus kendaraan pribadi di Jakarta pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi memiliki persentase sama dengan kondisi normal, kendaraan bermotor roda dua memiliki porsi sebesar 72,8 persen disusul kendaraan roda empat 26,5 persen dan kendaraan bus atau truk sebanyak 0,7 persen. 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah berencana melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai 26 Juli 2021 dengan sejumlah syarat. 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, terdapat 4 hal yang menjadi dasar pemerintah dalam memutuskan pelonggaran atau relaksasi "Pertimbangan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini telah mencakup keempat komponen relaksasi kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization)," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pejelasan Satgas Covid-19 Soal Perubahan PPKM Darurat Jadi PPKM Level 4

Pertimbangan yang dimaksud Wiku yakni pertama, perhitungan tren kasus Covid-19 dan angka keterisian tempat tidur yang terus mengalami penurunan, serta penetapan prasyarat pelonggaran dengan melihat pertimbangan kasus ke depan.

Kedua, manajemen sistem kesehatan meliputi penguatan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta. Hal ini dilakukan dengan mengonversi tempat tidur, membangun rumah sakit darurat dan lapangan, maupun bermitra dengan penyedia jasa telemedicine.

Kemudian, aspirasi dan perilaku masyarakat, ditandai dengan adanya tren penurunan mobilitas warga selama PPKM diterapkan.

"Keempat, dampak sosial ekonomi, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah dan usaha mikro," ujar Wiku. Wiku mengatakan, tidak ada standar baku yang digunakan dalam relaksasi pembatasan. Pelonggaran dilakukan sesuai dengan kondisi pandemi di tiap-tiap negara.

Namun demikian, ia menekankan, relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan seperti kembali ke masa awal sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Baca juga: Wakil Rakyat Nilai PPKM Mikro di Ambon Berhasil Turunkan Angka Kasus Covid-19

"Akan tetapi, secara bertahap dan hati-hati menuju kehidupan normal yang baru sekaligus bersiap jika memang perlu dilakukan pengetatan kembali," kata Wiku.

Sebagaimana riwayat alamiah Covid-19, lanjut Wiku, evaluasi pelonggaran pembatasan baru bisa dilihat pada hari ke-10 sampai ke-14. Apabila evaluasi menujukkan adanya pemburukan, bukan tidak mungkin pengetatan dilakukan kembali.

Namun demikian, Wiku meminta masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik selama PPKM maupun kelak relaksasi pembatasan.

"Saat ini pemerintah berusaha sebaik mungkin, baik dengan melakukan monitoring persiapan maupun mensosialisasikan prosedur relaksasi agar seluruh elemen masyarakat siap menjalankan kebijakan yang akan diterapkan dengan penuh taggung jawab," kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Level 4 selama 21-25 Juli 2021. PPKM Level 4 merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang diterapkan 3-20 Juli 2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pelonggaran pembatasan hanya akan dilakukan jika situasi Covid-19 menunjukkan perbaikan.

"Pada tanggal 26 Juli 2021 akan dilakukan relaksasi dan pembukaan bertahap di beberapa daerah apabila, saya ulangi, apabila menunjukkan perbaikan dari semua sisi, terutama penurunan kasus dan indikator-indikator sesuai dengan acuan dari WHO (World Health Organization)," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7/2021).

(Kompas.com / Fitria Chusna Farisa / Krisiandi)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved